Padang, inioke.com–Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 272 aduan, dengan rata-rata 25 aduan masyarakat dalam sehari sejak 29 April sampai 10 Mei 2020.

Menurut Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, dari jumlah aduan tersebut paling banyak terkait bantuan sosial. Rinciannya, bantuan sosial sebanyak 188 aduan, pelayanan kesehatan 8 aduan, sektor transportasi 5 aduan, sektor keuangan 68 aduan  dan sektor keamanan sebanyak 3 aduan.

“Kita langsung teruskan ke pihak penyelenggara pelayanan publik, lalu cepat ditindaklanjuti seperti di Sumbar. Banyak yang tanya kenapa cepat ditindaklanjuti. Memang lebih cepat karena kondisinya darurat, maka prosedurnya tidak biasa,” jelas Alamsyah dalam dialog virtual Ombudsman Sumbar bertema Refleksi Pelaksanaan PSBB di Sumbar, Minggu (10/5).

Sedangkan terkait sektor bantuan sosial jika dirinci permasalahannya, penyaluran tidak serentak 24,0 persen,
prosedur dan syarat tak jelas 20.9 persen, yang butuh tidak dapat sedangkan yang tidak butuh dapat sebanyak 18.6 persen. Kemudian, terdaftar  tapi tak menerima sebanyak 12.4 persen. Dan tak mendapat bantuan karena pendatang sebanyak 2,7 persen, lainnya 17 persen.

Baca juga :  Angka Kemiskinan Tanah Datar Tahun 2019 Berkurang 2.283 Jiwa

“Soal bansos yang banyak diadukan adalah terkait penyaluran tidak serentak, prosedur dan syarat tidak jelas, warga butuh tidak dapat namun yang tidak butuh dapat, serta warga terdaftar tapi tidak menerima,” ujar Alamsyah dalam dialog yang dimoderatori Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Haryani ditaja IJTI Sumbar tersebut.

Jumlah tingkat aduan kepada Ombudsman RI melalui layanan online, Sumatera Barat berada dibawah DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan dengan jumlah 20 aduan.

Dalam dialog yang diikuti Kepala Bappeda Sumbar Hansastri dan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran itu, Alamsyah juga menyinggung soal skema bantuan yang terlalu banyak sehingga menyulitkan dalam pendataan dan penyalurannya.

“Seharusnya, dibuat saja sederhana dengan nilai berarti sehingga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan, tidak ribut seperti belakangan terjadi. Kita banyak program tapi terlalu berat dan tidak fokus,” tukasnya. (boy)