Padang, inioke.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap memberi ruang kepada Bupati Walikota untuk menentukan status objek wisata masing-masing, karena memang kewenangan tersebut ada pada Kabupaten/Kota, sama hal dengan kebijakan sebelumnya, yakni tentang sekolah.

Dalam rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Sumbar untuk objek wisata yang diikuti Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota, kemarin, beberapa kabupaten/kota sudah menutup tempat-tempat wisata. Kemudian, ada yang berencana menutup dan sedang dibahas, adapula yang belum ditutup dan masih buka seperti biasa.

“Urusan dibuka atau ditutupnya objek wisata, kita meminta Bupati atau Walikota untuk mempertimbangkan secara matang. Yang jelas strategi kita di provinsi dalam penanganan virus corona adalah dengan mengurangi gerak keluar. Sehingga event-event seperti budaya, pariwisata dan olahraga disarankan untuk di tunda, seperti festival langkisau dan lain-lain. Dengan tujuan mengurangi pertemuan orang secara fisik,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Disampaikan Irwan, objek wisata yang ditutup hanya yang berbayar, sedangkan untuk objek wisata di ruang terbuka dan tidak berbayar seperti jam gadang tidak bisa ditutup. Namun, sudah diambil langkah dengan mematikan lampu dan air mancurnya, sehingga tidak ada daya tarik orang datang ke objek tersebut.

Baca juga :  Fadly Amran Beberkan Pengelolaan Anggaran Masa Pandemi dalam Webinar Rancak Publik

Begitu juga dengan objek wisata tidak berbayar atau di ruang terbuka lainnya, seperti spot-spot alam dan kuliner. Irwan meminta dilaksanakan SOP dengan menyediakan hand sanitizer dan dukungan pemantauan tim kesehatan di sekitar objek.

Irwan juga mengingatkan pihak terkait untuk berkoordinasi dengan pelaku dan penggerak kepariwisataan di daerah (hotel, homestay, biro perjalanan wisata) untuk mendukung kebijakan daerah dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19.

“Semuanya akan di evaluasi pada tanggal 30 Maret 2020, dimana akan digelar rapat lengkap membahas tentang objek wisata, termasuk juga sekolah, daerah perbatasan, perlengkapan rumah sakit, karena batas akhir yang disepakati adalah tanggal 31 Maret 2020,” pungkas Irwan. (io)