Padang, inioke.com–Banyak Anggota KPPS Pilkada Sumbar hasil tes rapidnya reaktif, bahkan ada yang positif Covid-19 setelah dilakukan tes swab. Di samping itu, banyak pihak medesak KPU umumkan petugas KPPS reaktif atau positif itu. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, informasi rekam medis adalah informasi dikecualikan.

“Itu masuk kategori informasi dikecualikan, jika KPU umumkan by name by adress, melanggar UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,” ujar Adrian, Jumat (4/12).

Tapi lain soal, lanjutnya, kalau petugas KPPS yang reaktif atau positif itu memberikan izin atau yang bersangkutan sendiri menyampaikan ke publik bahwa dia postif atau reaktif.

“Kalau yang berangkutan beritikad untuk sampaikan ke publik, maka informasi dikecualikannya otomatis lepas,” ujar Adrian biasa disapa Toaik.

Terus bagaimana KPU mesti menyikapinya, menurut Adrian solusinya adalah jika reaktif atau positif maka KPPS yang terpapar Covid-19 diganti segera. Selain itu banyaknya anggota KPPS reaktif atau positif covid-19, KPU harus meluruskan ini berkaitan dengan partisipasi pemilih nantinya.

Baca juga :  KPU Kabupaten Solok lantik 70 PPK untuk pilkada 2020

“KPU harus bekerja keras dan cepat serta masif untuk membuat peta TPS aman covid dan itu harus viral ke masyarakat Sumbar.  Agar was-was pemilih tidak menjadi akut, yang berdampak pemilih enggan ke TPS pada hari H pencoblosan,” ujar Adrian.

Untuk itu, tukasnya, KPU harus menggandeng sebanyak mungkin media dan influenser di media sosial guna menyebarkan TPS aman Covid-19 itu dan memastikan semua TPS menerapkan protokol kesehatan saat hari pencoblosan tersebut. (ioc)