Padang, inioke.com–Hingga sekarang, terdapat 8 klaster penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Sumbar. Kluster terbesar Pasar Raya Padang dengan tingkat penularan terbanyak.

Demikian disampaikan Ahli Epidemiologi Universitas Andalas (Unand), Defriman Djafri, dalam telekonferensi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar.

Ia menjelaskan awal mula penularan di kluster Pasar Raya berasal dari seorang tenaga kesehatan yang kemudian menularkan kepada ibu rumah tangga. Lalu ibu rumah tangga tersebut menularkan ke penjaga toko di Pasar Raya. Dari pekerja toko, akhirnya menyebar ke pedagang lainnya.

“Kemudian kluster Pegambiran awalnya yang terinfeksi adalah seorang relawan medis yang kemudian menularkan kepada tenaga kesehatan,” ujar Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut.

Berikutnya Permata Hijau Regency, Ampang Karang Ganting, Parak Gadang dan kluster Sawahan.

Sementara di luar Padang terdapat kluster Tarusan Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Untuk kluster Tarusan ini merupakan pasien pertama yang terinfeksi di Sumatera Barat.

Berdasarkan penelusuran yang bersangkutan merupakan tenaga medis dan baru saja mengikuti kegiatan di salah satu hotel di Padang.

Baca juga :  PLN UIW Sumbar Meraih Indonesia Green Awards 2020

“Akan tetapi menariknya saat peserta kegiatan yang sama dilakukan tes swab semuanya negatif, padahal seharusnya positif,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan langsung yang bersangkutan kemungkinan besar tertular saat berinteraksi dengan narasumber dari Jakarta.

Terkait dengan peta persebaran COVID-19 di Sumbar laporan pertama diungkap pada 26 Maret 2020 sebanyak lima kasus dan pada pekan kedua meningkat jadi 12 kasus kemudian pekan ketiga 21 kasus.

“Artinya peningkatan kasus dalam tiga pekan mencapai empat kali lipat,” ujarnya.

Kemudian pada 15 April terdapat 48 kasus positif, 21 April 76 kasus dan 27 April mencapai 121 kasus.

Dalam empat pekan pertama pola penularannya sudah terjadi antar kabupaten dan kota di Sumbar sehingga usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Pemprov Sumbar ke pusat langsung disetujui.

Ia menilai tenaga kesehatan yang bekerja di institusi pelayanan memiliki risiko tertular sangat tinggi sehingga penting untuk memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri.

Ia berharap masyarakat saat berhadapan dengan tenaga kesehatan diminta jujur dan tidak menyembunyikan riwayat perjalan karena bisa membahayakan tenaga kesehatan. (io/ant)

Baca juga :  Gubernur Usulkan PSBB di Sumbar ke Pemerintah Pusat