Padang, inioke.com–Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Sumbar dalam 2 hari ini, menurut Ahli Geografi Kebencanaan Universitas Negeri Padang (UNP), Profesor Dedi Hermon, akibat rendahnya kepatuhan dan daya dukung masyarakat. Penyebaran COVID-19 di Sumbar saat ini sudah memasuki fase antar penduduk lokal atau local transmission.

“Sebaiknya pola PSBB yang diterapkan bukan lagi membatasi masuknya orang dari luar daerah, tapi juga harus pemberlakuan PSBB secara utuh pada masyarakat dalam kota, kabupaten dan provinsi,” katanya.

Kondisi saat ini, lanjut Dedi, dibiarkannya masyarakat berprilaku yang tidak sesuai dengan edaran Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi faktor yang nantinya akan memicu penyebaran wabah ini secara cepat dan menginfeksi banyak orang.

Ia menyampaikan, rendahnya kepatuhan dan daya dukung masyarakat selama PSBB disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang resiko COVID-19, sehingga mereka menganggap sepele saja bahaya yang mengintai di sekitar mereka.

“Ini disebabkan belum efektifnya edukasi sosial yang mampu mempengaruhi pengetahuan dan perilaku masyarakat. Maka perlu Pemerintah Daerah, agar lebih gencar lagi menyampaikan informasi yang mengena kepada masyarakat,” tutur Guru Besar Geografi Kebencanaan pertama di Indonesia ini.

Baca juga :  Begini Panduan Pemotongan Hewan Kurban di Masa Pandemi Covid-19

Disamping itu, ungkapnya, pengetahuan yang rendah terhadap bencana wabah COVID-19 ini, juga menimbulkan munculnya kesombongan pada masyarakat, yang berimplikasi pada sikap santai, cuek, dan memandang remeh.

“Buktinya, di lapangan masih banyak orang-orang yang tidak memakai masker atau masker hanya untuk dikalungi saja di leher masing-masing, terkadang hanya sebatas bebas dari pemeriksaan aparat di jalan raya,” paparnya.

Namun, ujarnya, ada sisi dilematis di masyarakat, terkait kebertahanan atau keberlanjutan hidup. Di satu sisi bertahan dari ancaman COVID-19, di sisi lain mereka perlu bertahan hidup dari ancaman kelaparan, sehingga anjuran pysichal distancing atau WFH tidak dipatuhi, karena harus mendapatkan uang dan kebutuhan pokok lainnya.

Untuk itu, imbuhnya, pemerintah harus serius menerapkan PSBB di Sumbar. Serta mempercepat penyaluran bantuan pada masyarakat terdampak tanpa melalui sistem birokrasi yang rumit. Penerapan PSBB harus segera dibenahi dan diminta ketegasan Bupati atau Wali Kota, seperti Bukittinggi dan Pariaman.

Ia menganjurkan pemerintah menjadikan Italia dan Venezuela sebagai contoh kelalaian menangani COVID-19 ini. Kemudian berguru ke Vietnam yang cepat tanggap dan tegas menghadapi pandemi virus corona tersebut.

Baca juga :  Pessel Buktikan Komitmen Tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Publik

“Agar wabah COVID-19 ini bisa cepat diselesaikan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mesti antisipasi kelalaian, sehingga wabah yang tidak terkendali dapat diminimalkan. Kalau tidak, secara langsung akan berakibat pada dilema sosial dan kemerosotan ekonomi yang semakin parah. (gyn)