“Petahana dapat terlihat terus-menerus melakukan kampanye terselubung dengan membagi-bagikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak. Petahana dapat tampil setiap hari di depan media dalam rangka menangani situasi covid-19 yang tidak dapat dilakukan oleh calon lain.”

 

 

Pelaksanaan pilkada pada masa pandemi yang direncanakan tanggal 9 Desember 2020 merupakan keputusan politik yang terlalu dipaksakan. Kalau Pilkada diadakan Desember ini tentu tahapan lanjutan harus dilaksanakan mulai sejak Juni. Sementara berbagai peralatan kesehatan untuk memenuhi protokol kesehatan bagi petugas belum disiapkan termasuk anggaran untuk pengadaan APD dan lain-lain.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Aidinil Zetra, terkait penyelenggaraan pilkada 9 Desember nanti. Menurutnya, ada banyak prasyarat yang harus terpenuhi jika pilkada tetap dilaksanakan. Diantaranya, harus ada ketersediaan anggaran pengadaan perlengkapan protokol kesehatan dan biaya tambahan untuk penyelenggaraan Pilkada, sebagai konsekuensi dari penambahan TPS.

“Harus sudah tersedia perlengkapan sesuai protokol kesehatan dan pelindung diri yang cukup untuk petugas penyelenggara pemilu. Karena tahapan pilkada tidak mungkin dilaksanakan tanpa APD bagi penyelenggara pemilu. Jika dipaksakan tentu pelaksanaan tahapan Pilkada tidak akan optimal,” kata Dosen FISIP Unand ini.

Baca juga :  Satu Warga Limapuluh Kota Sembuh dari Covid-19

Ia melihat latar belakang keputusan penundaan hanya sampai Desember 2020 hanya kepentingan politik semata. Menurutnya, dengan ditunda sampai 2021 tentu akan banyak kepala daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Hal ini tentu tidak dikehendaki partai politik yang mengusung kembali kepala daerah petahana. Ada sekitar 170 kepala daerah (80%) dari 270 itu yang masa jabatan berakhir paling lambat akhir 2020.

“Jika petahana akan maju lagi, namun dia sudah digantikan oleh Plt dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar enam bulan lebih, tentu mereka akan kehilangan incumbent effect. Secara politik elektoral tentu merugikan partai yang mengusung petahana,” paparnya.

Makanya, lanjut Aidinil, yang paling diuntungkan dengan penundaan Pilkada 2020 hanya sampai 9  Desember adalah calon petahana. Apalagi dalam situasi pandemi covid-19 ini, calon-calon potensial sebagai lawan petahana kesulitan untuk bergerak langsung ke masyarakat atau mengumpulkan masyarakat dalam jumlah yang banyak.

“Sementara itu petahana dapat terlihat terus-menerus melakukan kampanye terselubung dengan membagi-bagikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak. Petahana dapat tampil setiap hari di depan media dalam rangka menangani situasi covid-19 yang tidak dapat dilakukan oleh calon lain,” ujarnya.

Baca juga :  Kritik itu Fitrah bagi Penguasa dalam Demokrasi

Selain itu, katanya, kebijakan ini berpotensi untuk meningkatkan penyebaran pandemi covid-19, baik terhadap penyelenggara pilkada tetap maupun ad hoc, peserta pilkada dan masyarakat pemilih. Jika ada pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada itu tidak patuh dan tunduk, atau pemerintah tidak mampu menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 tentu akibatnya menjadi fatal.

“Padahal aktivitas pada tahapan lanjutan Pilkada cukup beresiko karena mengharuskan berkumpulnya atau terjadinya interaksi dan pertemuan tatap muka antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih. Sementara interaksi langsung banyak orang adalah salah satu yang mesti dihindari dalam memutus mata rantai  penyebarluasan covid-19,” imbuhnya.

Sedangkan terkait partisipasi pemilih, ia membenarkan akan terjadi penurunan. Karena semakin hari seiring banyaknya pengalaman masyarakat melihat orang terkena wabah dan meninggal dunia, maka kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak sosial dengan beraktivitas di rumah dan menghindari kerumunan, atau berkumpul lebih dari 5 orang di tengah situasi pandemi Covid 19 semakin meningkat.  Hal ini tentu menjadi pertimbangan utama bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca juga :  Pandemi COVID-19, Jangan Balik ke Jakarta Dulu

“Jadi kemungkinan besar partisipasi pemilih akan menurun sebagai akibat dari pandemi covid-19, jika Pilkada tetap dipaksakan terselenggara tahun 2020 ini,” tutupnya. (tim inioke)