‘Kami telah menerima setengah permintaan maaf mereka. Langkah selanjutnya dibutuhkan… kami akan menunggu.’ Kata Abdelmadjid Tebboune.

Aljazair tengah menunggu pernyataan minta maaf Perancis atas kolonialisasi di negara Afrika Utara itu, kata Presiden, mengungkapkan harapan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menerima tawaran itu.

Warisan kolonialisme telah dikaji kembali secara global akibat kematian warga kulit hitam Amerika Serikat, George Floyd oleh polisi kulit putih, yang kemudian memicu protes besar di seluruh dunia.

“Kami telah menerima setengah permintaan maaf. Langkah selanjutnya dibutuhkan… kami akan menunggu,” sebut Presiden Abdelmadjid Tebboune pada sebuah wawancara dengan kantor berita France 24 pada Sabtu (4/7).

“Saya percaya dengan Presiden Macron, kita bisa melangkah lebih jauh pada proses perdamaian… dia adalah orang yang jujur, yang ingin memperbaiki keadaan.”

Kolonialisme Perancis di Aljazair berlangsung selama 132 tahun dan berakhir dengan delapan tahun peperangan yang brutal, meninggalkan warisan hubungan yang berduri antara dua negara itu.

Dalam apa yang dilihat sebagai pencairan hubungan antara dua negara itu, Aljazair pada Jum’at (3/7) menerima tulang belulang 24 orang pejuang yang dihukum pancung pada periode kolonialis.

Baca juga :  PSBB Sumbar Diperpanjang Lagi hingga 7 Juni, Kecuali Kota Bukittinggi

Tulang belulang itu akan disemayamkan di martyr section di pemakaman ibukota El Alia pada Minggu (6/7) –bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Aljazair ke 58, tulis media lokal.

Tebbune menyebutkan permintaan maaf dari Perancis akan “membuat kemungkinan mendinginkan ketegangan dan menciptakan situasi yang lebih aman bagi hubungan ekonomi dan budaya,” terutama bagi lebih dari enam juta orang Aljazair yang tinggal di Perancis.

Pada Desember 2019, Macron mengatakan “kolonialisme adalah kesalahan besar” dan menginginkan untuk membalik halaman dari masa lalu.

Selama kampanye pemilihan presiden, ia telah menciptakan badai dengan kolonialisme Perancis di Aljazair adalah sebuah “kejahatan atas kemanusiaan”.

Pejabat United Nations human rights Michelle BAchelet memaksa berbagai negara untuk memperbaiki “abad-abad kekerasan dan diskriminasi”. (Patra/News Agency)