“Republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Justru, Republik ini akan semakin menderita bila wabah tidak segera berakhir.”

 

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 atau biasa disebut Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan 9 Desember nanti. Pandemi covid-19 membuat penyelenggaraan pilkada yang seyogyanya 23 September tersebut diundur, meski tanpa kepastian covid-19 ini akan berakhir saat itu.

Tahap-tahapan yang sebelumnya telah berjalan pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali 15 Juni nanti, sehubungan dengan telah disepakati hari pemungutan suara sesuai amanat Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Berbagai tanggapan muncul dari keputusan pemerintah menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi tersebut. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dari Koalisi Masyarakat Sipil, menghormati keputusan tersebut karena disetujui oleh tiga lembaga negara, sesuai yanga diamanatkan Perppu. Walaupun masih dibuka ruang dalam Perppu, apabila tidak bisa dilaksanakan Desember karena bencana non alam atas persetujuan tiga lembaga bisa dijadwalkan ulang.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

“Tentunya dengan beberapa catatan dan tantangan yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi penyebaran virus corona, menurut Ferry, penyelenggaraan pilkada berbeda dengan pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu treatment-nya perlu kepastian hukum dan berpatokan pada kualitas penyelenggara pilkada.

Baca juga :  13 pasang calon perseorangan mendaftar di Pilkada Sumbar, Bukittinggi terbanyak

“Pertimbangan utamanya keselamatan dan kesehatan publik. Kedepannya penyelenggara betul-betul harus menjadikan keselamatan dan kesehatan publik, termasuk penyelenggara sendiri, sebagai pertimbangan utama. Tetap memperhatikan aspek demokrasi, yaitu partisipasi publik yang luas, kontestasi yang sehat, inklusifitas, kesetaraan dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Sedangkan terkait partisipasi pemilih, Ferry mengatakan, tantangannya kualitas pemilih bisa jadi menurun dari sisi partisipasi dan keterlibatan pemilih.

Sementara itu, anggota DPD RI 2014-2019, Nofi Candra, menilai pilkada seharusnya dilanjutkan ketika kondisi pandemi covid-19 benar-benar sudah dapat dinyatakan aman oleh Pemerintah. Namun, ia memahami keputusan yang diambil pemerintah tersebut, agar masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah terlalu lama.

Nofi Candra

“Kita sekarang masih dalam kondisi pandemi covid-19. Seandainya pandemi ini terus berkembang tentu untuk melakukan penanganan wabah ini perlu kebijakan yang strategis,” katanya.

Meskipun begitu, ia menganggap sangat fatal bila pilkada dilaksanakan dalam masa pandemi bila dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Secara psikologis, masih banyak masyarakat yang takut keluar rumah. Akibatnya, berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, terutama saat pemungutan suara di TPS nantinya.

“Itu hal yang sangat fatal apabila pilkada tetap dijalankan dalam masa pandemi ini. Artinya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada akan berdampak kepada legitimasi seorang pemimpin dalam konteks negara demokrasi tidak bagus,” tuturnya.

Baca juga :  Wagub Sumbar Ikut Rapid Test COVID-19

Selain itu, ulas Nofi, pasangan calon kepala daerah mengumpulkan masyarakat di tengah pandemi covid-19 tidak dapat dilakukan karena memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga, para pemilih tidak akan begitu mengenal dari dekat calon pemimpinnya. Akan ada hambatan dalam sosialisasi diri, visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah nantinya.

“Tidak hanya itu, pandemi covid-19 ini menjadi potensi baru bagi kandidat kepala daerah untuk membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat. Akibatnya nanti masyarakat memilih pemimpin bukan lagi berdasarkan kepada visi dan misi namun lebih kepada kandidat kepala daerah yang membagikan bantuan. Ditambah lagi masyarakat sekarang ini lebih banyak tidak bekerja dampak dari pandemi ini,” imbuhnya.

DPD RI minta dikaji ulang

Sebelum kesepakatan ini benar-benar dilaksanakan, DPD RI telah meminta pemerintah meninjau ulang keputusan pelaksanaan pilkada 9 Desember 2019. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan, pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang keputusan tersebut karena Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah ini berakhir.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

“Sampai hari ini masih banyak daerah yang dalam zona merah. Bahkan, kurvanya belum menurun. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi pandemi. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini,” ungkapanya di Surabaya, akhir bulan lalu.

Baca juga :  Dosen Universitas Bung Hatta Bagikan Bantuan kepada Masyarakat

Bahkan, LaNyalla menegaskan, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

“Justru, republik ini akan semakin menderita bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu. Sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini bagi masyarakat dan dampaknya bagi masyarakat,” tuturnya.

Tidak hanya, LaNyalla, Ketua Komite I, Agustin Teras Narang, juga telah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPD RI untuk menolak agenda politik tersebut di masa pandemi covid-19 ini. Salah satu poin dalam surat pernyataan sikap penolakan tersebut, pilkada serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih 150 juta pemilih, sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara.

“Penyelenggaraan pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat,” pungkas Teras. (tim inioke)