Padang, inioke.com—Dua Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade dan Guspardi Gaus mendukung usulan Gubernur Irwan Prayitno untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelumnya, Gubernur telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk menerapkan PSBB karena jumlah warga yang positif COVID-19 meningkat tajam.

Andre Rosiade menegaskan Partai Gerindra melalui fraksi di DPRD Sumbar dan DPRD Padang siap merealokasi APBD Sumbar dan APBD Padang untuk memutus wabah COVID-19. Menurutnya, anggaran itu dapat digunakan untuk kesiapan fasilitas penanganan COVID-19 hingga bantuan bahan pokok untuk masyarakat.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu juga mengatakan partainya akan mengawal anggaran tersebut terutama dalam penyaluran bantuan, agar sampai langsung di tangan masyarakat.

“Situasi saat ini sudah membahayakan. Jumlah warga Kota Padang dan Sumbar yang positif corona semakin bertambah. Kita butuh langkah cepat dan tegas serta keberanian Gubernur Sumbar untuk mengambil sikap untuk memutus penyebaran virus ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Baca juga :  Taj Mahal akan Dibuka Kembali Setelah Enam Bulan Tutup

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah beberapa pemerintah daerah yang telah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Untuk itu, Guspardi mendesak pemerintah pusat agar segera menyetujui penerapan PSBB di wilayah Sumbar agar bisa dilaksanakan. Anggota Fraksi PAN itu menyebutkan bahwa sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), setiap daerah yang mengajukan PSBB ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Ia menambahkan, dalam penerapan PSBB ini disebutkan juga harus ada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyebaran COVID-19, dan kemungkinan penyebarannya. PSBB mencakup pembatasan pergerakan orang dan barang, di wilayah provinsi atau kabupaten dan kota.

“Yang terpenting saat ini, imbauan agar masyarakat tidak keluar rumah dan penerapan social distancing atau physical distancing itu benar-benar dioptimalkan. Sebelum menerapkan PSBB, Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko harus melakukan upaya maksimal kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah. Serta memantau pergerakan masyarakat di suatu wilayah dan di setiap batas wilayah Sumbar,” ungkapnya.

Baca juga :  Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 Dimulai 6 Juni Nanti

Selain itu, lanjutnya, penerapan PSBB juga harus dipikirkan secara cermat dampak ekonominya. Kalau itu terlambat dilakukan akan menyebabkan penyebaran wabah virus corona itu tidak terkendali.

“Pandemi virus corona tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kehidupan orang banyak. Diperlukan peran serta dan kerjasama elemen dari semua lapisan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab kolektif semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. (GYN)