Padang, inioke.com–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2020 diperkirakan defisit Rp111 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat merekomendasikan beberapa alternatif, untuk menutupi kekurangan anggaran atau defisit tersebut.

“Pembahasan defisit untuk 2020 sekitar Rp111 miliar. Artinya harus ada solusi yang dilakukan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan defisit anggaran tadi. Jika tidak ada solusi tentu resikonya akan mengurangi seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada,” kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Kamis, (25/6).

Ia telah merekomendasikan beberapa solusi untuk mengatasi defisit tersebut melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

“Sementara kemarin kita telah mengurangi dengan dana refocusing. Takutnya nanti dana-dana itu dikurangi lagi ke OPD, tentunya OPD-OPD lain tidak ada kegiatan. Ini akan membuat OPD yang ada di Sumbar akan stagnan,” terangnya.

Makanya, lanjut Supardi, direkomendasikan melalui Bakeuda agar lebih cerdas lagi mencoba mengintervarisir peluang seperti apa yang bisa diambil. Menurutnya, peluang dari sisi pendapatan sumbernya masih banyak, tidak hanya dalam pajak kendaraan bermotor.

Baca juga :  Perda Pariwisata Halal Disahkan Mengacu kepada Filosofi ABS-SBK

“Kita bisa juga mencoba dalam bentuk lobi atau kegiatan dari Dana Bagi Hasil (DBH),” jelasnya.

Supardi menuturkan, kemarin capaian target baru 70 persen lebih dan masih jauh di bawah.

“Bisa jadi mungkin melalui DBH lain atau pendapatan dari pengelolaan BUMD, dan lainnya. Artinya sesungguhnya masih terbuka peluang untuk kita bisa memperoleh pendapatan mengurangi resiko defisit anggaran yang Rp111 miliar itu,” terangnya. (ioc)