Padang, inioke.com–Dalam kegiatan Asia-Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD) Meeting yang bertajuk “The 10th World Human Rights Cities Forum (WHRCF),” Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang Hendri Septa mempresentasikan seputar program kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan ketahanan ekonomi bagi para penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Hendri Septa yang fasih berbahasa Inggris tersebut, mengikuti konferensi secara daring dari ruangan Padang Command Center (PCC) Kantor Balai Kota Padang, Jumat (9/10). Hendri juga didampingi Kepala Dinas Sosial Afriadi beserta jajaran.

Adapun peserta meeting berasal dari UNESCO, European Coalition of Against Racism (ECCAR) dan perwakilan kota se-Asia Pacific.

Hendri memaparkan, Kota Padang yang saat ini memiliki jumlah penduduk lebih kurang 908.007 jiwa, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial mendapati setidaknya jumlah penyandang disabilitas sebanyak 3.174 orang.

“Diantaranya terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik dan disabilitas ganda. Alhamdulillah, baik dari UNESCO, ECCAR dan pihak terkait lainnya terlihat menyambut baik penyampaian kita. Semoga hasil webinar ini memberikan dampak dan hal positif bagi Kota Padang,” harapnya.

Baca juga :  Pendidikan di Tengah Pandemi Covid -19 dan Kebijakan Merdeka Belajar

Hendri Septa pun membeberkan terkait program ketahanan ekonomi bagi disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di Kota Padang.

Diantaranya seperti melakukan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas berupa bimbingan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kapasitas disabilitas. Selanjutnya pengembangan usaha ekonomi produktif berupa pemberian bantuan usaha bagi disabilitas yang sudah mendapatkan bimbingan keterampilan dan yang sudah memiliki usaha. Kemudian juga melakukan asistensi orang dengan disabilitas berat berupa pemberian bantuan sandang pangan.

“Selain itu, kita juga melakukan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Hal itu dilakukan dalam rangkaian acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap tahunnya. Kita pun juga telah menetapkan Kawasan Ramah Disabilitas di kawasan Jalan Permindo pada 2016 lalu yang sudah diresmikan oleh UNESCO. Insya Allah di 2020 ini kita akan meresmikan satu lagi pembuatan kawasan yang sama di Jalan Khatib Sulaiman bersamaan dengan HDI,” tukuknya menjelaskan.

Tak hanya itu, sambung Plt Wako, di masa pandemi Covid-19 Pemko Padang telah memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas di Kota Padang. Seperti menyalurkan bantuan sosial penanganan Covid-19 bersumber dari pihak swasta/donatur kepada disabilitas melalui Dinas Sosial sebanyak 1.250 orang berdasarkan kedisabilitasannya.

Baca juga :  Pajak Tak Gratis lagi untuk Hotel, Restoran, dan Tempat Hiburan

“Di samping itu, kita juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan kemandirian berupa pemberian alat bantu melalui dana DID T sebanyak 176 orang disabilitas. Begitu juga bantuan asistensi berupa bantuan uang sebanyak 128 orang per tahun dan alat bantu sebanyak 26 orang,” bebernya.

Lebih jauh ditambahkan, tak hanya itu Pemko Padang juga merespon kasus terhadap permasalahan disabilitas baik itu pemasungan penelantaran dan kemiskinan dilakukan bersama pihak terkait, swasta, Baznas dan lembaga sosial lainnya. Selanjutnya pengembangan Rumah Ramah Difabel bekerjasama dengan ACT dan CCF Sumbar yang sudah dilaunching 1 Oktober 2020.

“Kita juga memberikan penghargaan kepada disabilitas Kota Padang di bidang sosial tahun 2020. Kegiatan ini diharapkan mampu menginspirasi sekaligus sebagai daya ungkit dalam memotivasi bagi kelompok disabilitas untuk maju dan berkembang. Selanjutnya kita juga melibatkan disabilitas dalam setiap kegiatan di Pemko Padang,” tukasnya mengakhiri. (ioc/rls)