Oleh Merisha Gadzo

 

Selama dua dekade polisi AS dan Israel bekerja sama dalam pelatihan menghadapi demonstran dengan kekerasan.

Untuk menghadapi demonstrasi setelah pembunuhan George Floyd, polisi anti huru hara AS menembakan peluru karet, gas air mata dan granat setrum kepada para demonstran. Orang-orang di Palestina berbagi tips bagaimana menghadapi serangan-serangan seperti itu lewat media sosial.

Banyak orang Palestina yang berpengalaman dengan taktik-taktik itu selama hidup dalam pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Menurut organisasi Jewish Voice for Peace (JVP) dan Researching the American-Israeli Alliance (RAIA), AS dan Israel memiliki satu pola sama yang telah saling dibagi tentang taktik dan keahlian dalam menangani kekerasan. Hal ini telah berlangsung selama 18 tahun.

Beberapa bulan setelah peristiwa 11 September, Penegak hukum Amerika melakukan latihan bersama dengan Israel untuk pertukaran “cara terbaik” dalam “melawan teroris”.

Semenjak itu, ribuan petugas lainnya dari seluruh AS –termasuk agen-agen dari FBI, CIA dan Immigration and Customs Enforcement (ICE), belajar dalam program ini baik di AS maupun Israel. Program ini disponsori oleh lobi organisasi sayap kanan Israel.

menurut laporan JVP dan RAIA pada 2018 yang berjudul “pertukaran yang mematikan/Deadly Exchange”, yang menjelaskan tentang perluasaan kerja sama ini, alih-alih menyediakan keamanan untuk masyarakat, program ini justru memfasilitasi pertukaran taktik yang digunakan polisi anti huru-hara dan mengontrol massa, profil rasial dan represi terhadap demonstran dan perbedaan pendapat.

Di antara ribuan aparat penegak hukum AS yang dilaporkan mengikuti program ini selama beberapa tahun adalah Sheriff James Stuart dari Anoka County (North Minneapolis).

Baca juga :  Diskusi Publik CPPC : Semua Lini Harus Berperan Menyadarkan Masyarakat Soal Covid-19

Eran Efrati –direktur eksekutif  RAIA, yang mempelajari subyek ini selama satu dekade, mengatakan pada Al Jazeera, ketika melaksanakan latihan di Israel, delegasi polisi AS menyaksikan “pertunjukan langsung represi kekerasan secara nyata, di demonstrasi yang terjadi di Tepi Barat, patroli-patroli di Yerusalem Timur dan mengunjungi perbatasan Gaza”.

“Delegasi itu bertemu dengan Shin Bet (agensi kontra-spionase Israel) dan para perwira di penjara militer Israel untuk mendiskusikan taktik investigasi, dengan agen-agen otoritas Palestina dan polisi, untuk mempelajari bagaimana Israel menggunakan kolaborasi ini merepresi demonstran Palestina. Dengan perwakilan dari kementerian pertahanan dan lainnya untuk mempelajari keahlian keamanan Israel,” kata Efrati.

Anti-kulit hitam

para aktivis menuntut mengakhiri undang-undang pertukaran taktik dengan Israel (Abed al-Hashlamoun/EPA-EFE)

Leila, organisator kampanye JVP –yang meminta hanya disebutkan nama pertamanya saja, mengatakan kepada Al Jazeera program pertukaran ini hanya satu aspek dari kebijakan kekerasan AS yang ada selama beberapa dekade.

“Kekerasan yang kita lihat sekarang di AS adalah 100 persen hasil dari kebijakan supremasi kulit putih dan anti kulit hitam dan institusi rasis di AS,” kata Leila.

“Program pertukaran ini memberikan kesempatan bagi tentara AS dan Israel untuk bersama dan bertukar taktik, dan memperdalam praktik-praktik kekerasan dan kebijakan yang telah dulu ada di kedua negara tersebut.”

Menurut temuan laporan Deadly Exchange,”Di antara topik-topik dalam pertukaran ini, para delegasi mempelajari bagaimana menekan dan menginfiltrasi demonstrasi dan bagaimana mengarahkan media dalam cakupannya.

Latihan tersebut juga membahas bagaimana menjual senjata pengontrol keramaian antar kedua negara itu, termasuk gas air mata buatan AS yang sering digunakan dalam demonstrasi di Oakland, California pada 2014 dan teknologi mata-mata Israel.

Baca juga :  Setelah Kematian George Floyd dan Kerusuhan di Amerika, Ruhel Islam Berkata: Keadilan Perlu Diberi Jalan!

The American Civil Liberties Union (ACLU) adalah salah satu yang mengkritik kebijakan itu atas penggunaan teknologi untuk mengawasi masyarakat berdasarkan agama, ras afiliasi politik.

Memata-matai masjid

Beberapa praktisi AS telah terpengaruh dari infiltrasi Israel terhadap komunitas Israel yang tidak disukai.

Lawrence Sanchez, seorang pejabat CIA yang bertugas untuk menciptakan “Unit Demografis” di Departemen Kepolisian New york (NYPD) yang terdiri dari informasi yang dikenal dengan “Mosque crawler” untuk memata-matai komunitas Muslim. Diketahui bahwa hal ini terinspirasi dari apa yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan di Palestina. NYPD juga telah mengirim petugas yang menyamar untuk menyusupi protes Black Lives Matter dan mengumpulkan rekaman multimedia dari identitas para pengunjuk rasa, aktivitas dan pesan-pesan mereka.

FBI dan departemen pertahanan dalam negeri memberikan pembenaran terhadap tindakan itu dengan menyebut mereka “Ekstremis Kulit Hitam” dan “Teroris Domestik”.

Berdasarkan laporan Deadly Exchange, “Praktek-praktek ini menggambarkan peningkatan retorika pembenaran terhadap kegiatan memata-matai dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga AS serta penempatan masyarakat berdasarkan ras dan posisi politik mereka, praktek yang telah dilegalkan di Israel,”

“Seperti orang Palestina yang dianggap sebagai ancaman keamanan dan dimasukan dalam daftar Shin Bet, orang-orang kulit berwarna dan aktivis persamaan ras di AS ditargetkan dalam pengawasan yang sistematis atau daftar pengawasan pemerintah yang tidak transparan.”

Membangun Dunia yang lebih baik

Kampanye untuk mengakhiri program pertukaran taktik kekerasan antara AS-Israel dimulai semenjak 2017 namun upaya ini hanya menunjukan sedikit keberhasilan.

Pada 2018, Durham, North Carolina, menjadi kota pertama yang melarang polisi berlatih dengan militer asing –termasuk Israel, setelah organisasi koalisi masyarakat berhasil melobi dewan kota.

Baca juga :  Kepastian Pilkada di Tengah Pandemi

Aman Aberra, seorang anggota koalisi kelompok demilitarize for Durham2Palestine yang menjadi ujung tombak kampanye ini, mengatakan kepada Al Jazeera, kampanye ini adalah kerja sama dengan pergerakan solidaritas Palestina dan organisasi orang kulit hitam di Durham.

Abera menjelaskan kunci dari kampanye ini adalah visi untuk lepas dari pendudukan dan politik “apartheid” Israel, untuk memastikan keamanan publik terutama kaum marjinal, kulit hitam dan orang-orang miskin yang sering menjadi target polisi.

“Apa yang kami perjuangkan adalah membangun gerakan internasional untuk menciptakan dunia yang lebih baik dimana semua orang merasa aman, dimana kita memiliki struktur yang mendukung hal itu, dimana kita memiliki layanan kesehatan dan rumah, dan tidak diancam oleh kekerasan negara,” kata Aberra.

Pada 2018, kepolisian negara bagian Vermont juga membatalkan latihan bersama di Israel setelah ditekan oleh berbagai organisasi lokal.

Dalam protes massal melawan kebrutalan polisi sejak kematian Floyd, para politisi telah memperkenalkan undang-undang untuk mereformasi departemen kepolisian, sementara sebagian orang percaya bahwa hal itu tidak berguna dan dan menuntut pemeriksaan yang seksama.

“Ada banyak kekuatan di masyarakat dan pergerakan yang bersatu, menolak untuk menerima struktur yang lebih menandanai polisi –bukannya masyarakat, menolak polisi dilatih seperti militer dan kekerasan sistematik dan brutal yang diakibatkan terhadap masyarakat,” kata Erfati.

“Berbagai organisasi dan pergerakan juga bersatu menuntut pendanaan terhadap komunitas dibandingkan industri militer. Saat ini, kita tengah melihat hasil dari perjuangan panjang.” (Haldi Patra)