Menurut survei kendala pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terjadi karena sosialisasi tidak sampai pada masyarakat pemilik lahan, sehingga timbul keraguan, yang akhirnya menimbulkan polemik.

“Masyarakat merasa mereka menjadi alat pihak tertentu dalam proyek ini, karena sosialisasi tidak sampai langsung pada mereka,” ujar Ketua Program Doktor Kebijakan Publik Unand, Asrinaldi. dalam Diskusi Bulanan JPS, Kamis (25/2).

Ditambahkannya, kalaupun ada informasi yang diberikan pada masyarakat, tidak sepenuhnya utuh. Mereka tidak mengetahui berapa besaran ganti rugi, bahkan tidak mengetahui apa usaha lain setelah lahan mereka diserahkan untuk jalan tol.

Asrinaldi menekankan, agar pihak-pihak terkait juga melibatkan tokoh informal seperti wali nagari, wali jorong, ninik-mamak, dan lain sebagainya, untuk melakukan komunikasi langsung pada masyarakat pemilik lahan. Membantu menjelaskan besaran ganti rugi yang akan diterima, serta usaha apa nantinya akan diberikan pada mereka karena lahan pertanian sudah tidak ada.

“Pihak pengelola dan pelaksana jalan tol harus libatkan juga tokoh informal, dan jelaskan secara utuh pada masyarakat. Bahkan pihak terkait juga harus menyediakan tempat usaha lain agar perekonomian masyarakat tetap berjalan, diantaranya dengan menyediakan tempat usaha seperti di rest area dan lainnya,” tambah Asrinaldi.

Baca juga :  Restrukturisasi Anggaran dan Target Partisipasi Pilkada 2020 Tak Pengaruhi Optimistis KPU Bukittinggi

Menurutnya, kalau hanya ganti rugi berupa uang yang didapat masyarakat tanpa memberi tempat usaha lain, maka ke depannya akan menimbulkan masalah baru dalam perekonomian masyarakat sekitar tol.

Ia juga berkeyakinan, tidak ada kendala jika komunikasi berjalan dengan baik, dan masyarakat akan mendukung proyek strategis nasional.

“Saya pastikan masyarakat tidak akan pernah menghambat proyek ini. Mereka akan mendukung asal mendapat kepastian dan kejelasan,” tutup Asrinaldi . (ioc)