Pesisir Selatan, inioke.com–Masih banyak bantuan salah sasaran, Pemkab Pesisir Selatan akan melakukan validasi dan update data penerima secepatnya.

“Kita mengakui data bantuan yang penerima bansos yang diserahkan itu masih perlu dilakukan validasi dan update data penerima, kerena hingga kini masih ada penyaluran bantuan salah sasaran. Ini tugas kita, dan kita akan validasi data ini secepatnya,” ungkap Kepala Dinas Sosial dan PPA Pessel, Zulfian Aprianto.

Kondisi riil hari ini banyak terjadi simpang siur data, bahkan penerima di luar kategori. Seperti, di Nagari Aurduri Surantih, Kecamatan Sutera.

Di nagari ini, salah seorang PNS dengan sadar menolak bantuan tersebut. Sebab, dirinya tidak lagi dikategori sebagai penerima.

Mengingat kondisi ini, kata Zulfian akan melibatkan pemerintahan nagari dalam validasi. Sebab, sebagai pemerintah terendah, nagari lebih tahu kondisi masyarakatnya.

“Kita akan update data ini kerjasama dengan nagari. Bagaimana data ini bisa valid, teverifikasi dan validasi,” ujarnya.

Lanjutnya, jika ada PNS menerima bantuan harapnya bisa untuk menolak, dan melakukan pelaporan supaya bisa dipindahkan kepada warga yang lebih berhak.

Baca juga :  Angka Kematian Karena COVID-19 di Amerika Melampaui Italia

“Kita minta kesadaran sendiri, untuk dapat tidak menerima. Berikanlah kepada orang yang berhak menerima,” terangnya.

Terpisah, Wali Nagari Aur Duri, Jetrizanko meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar mengganti nama ASN yang mengembalikan Bansos dengan nama yang ada dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS).

“Akibat kondisi ini, kami dari nagari yang akan disalahkan. Jadi, ini perlu segera ada solusinya. Sebab, ketika kami tanya, Dinas Sosial menjawab itu adalah data 2012 dan terakhir diperbarui Januari 2019,” ulasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim sempat terkejut mendengar ada PNS yang masuk data penerima bantuan. Padahal, itu sebetulnya tidak harus terjadi.

Terkait kondisi itu, DPRD bakal memanggil dinas terkait validasi data. Jangan sampai bansos sebagai percepatan dan penanganan COVID-19 tidak tepat sasaran.

“Inshaa Allah minggu depan kami akan panggil. Kami tadi sudah bahas itu di rapat pimpinan fraksi. Itu salah satu dari poin rapat. Jadi, jangan main-main dengan bansos,” tutupnya. (ion)

Baca juga :  Mendagri Minta Pemerintah Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada 2020