Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

Batal hak interpelasi perjalanan keluar negeri, ini tanggapan Irwan Prayitno
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. (ANTARA/Miko Elfisha)
OKE News

Batal hak interpelasi perjalanan keluar negeri, ini tanggapan Irwan Prayitno 

Padang, inioke.com– Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghormati keputusan DPRD yang batal menggunakan hak interpelasi tentang perjalanan luar negeri dan “mengalihkan” materi menjadi interpelasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah.

“Kami menghormati keputusan DPRD itu. Terkait interpelasi pengelolaan BUMD, kami siap untuk memberikan jawaban,” katanya dihubungi di Padang, Senin.

Awalnya wacana interpelasi yang bergulir adalah tentang perjalanan luar negeri gubernur yang dinilai terlalu sering. Namun dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di ruang sidang utama, Senin (9/3) tidak satupun fraksi yang menyepakati sehingga gagal terlaksana.

“Kami sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk interpelasi perjalanan luar negeri. Namun karena tidak jadi, kamipun tetap menghormatinya,” kata Irwan.

Meski interpelasi tentang perjalanan luar negeri gagal, tetapi interpelasi tentang BUMD dan aset daerah tetap berlanjut.

Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna yang sama. Enam dari tujuh fraksi DPRD Sumbar masing-masing Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, PDIP-PKB sepakat menggunakan interpelasi tentang pengelolaan BUMD yang diusulkan Ketua Fraksi Golkar Afrizal Februari 2020.

Hanya fraksi PKS yang menolak penggunaan hak interpelasi terhadap gubernur itu.

Irwan Prayitno mengaku belum tahu persis kemana arah interpelasi itu tentang BUMD dan aset itu. Namun, ia akan mempersiapkan semua materi yang dibutuhkan nantinya.

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyebutkan rapat paripurna internal dihadiri oleh 56 orang anggota DPRD.

Saat pengambilan suara atau voting 46 anggota DPRD setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah, sementara 10 lainnya tidak setuju. 10 orang itu merupakan fraksi PKS seluruhnya.

Sesuai aturan interpelasi dapat ditetapkan jika disetujui oleh setengah jumlah anggota DPRD lebih satu.

Pewarta : Miko Elfisha
Editor: Joko Nugroho
(ANT)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Required fields are marked *