Padang, inioke.com–Puluhan aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Barat diteruskan laporannya oleh Bawaslu terkait netralitas dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Netralitas ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dinyatakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara.

“Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Terhitung sejak tahapan Pilkada tahun 2020 dimulai, harus berlaku netral serta tidak boleh ada keberpihakan pada pasangan calon manapun, baik incumben maupun baru,” ulas Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner.

Ditambahkan Vifner, Bawaslu kabupaten/ kota dan provinsi di Sumatera Barat telah melakukan penindakan pelanggaran terhadap ASN yang tidak menjaga netralitasnya.

Adapun pelanggaran ASN tersebut, seperti, melakukan pendekatan ke partai politik, menghadiri deklarasi calon, mendeklarasikan diri sebagai kepala daearah dengan menggunakan spanduk,
serta memberikan dukungan melalui media sosial atau media masa.

Baca juga :  KPU Terima Data Pemilih Pemula Tambahan Pemilihan 2020 dari Kemendagri

“Kami menemukan langsung dan berdasarkan laporan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut,” tambah Vifner.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah meneruskan dugaan pelanggarannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebanyak 50 orang ASN dari 33 temuan dan laporan masyarakat.

Dari 50 orang ASN yang telah diteruskan dugaan pelanggarannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, 25 orang diantaranya telah mendapatkan rekomendasi sanksi dari KASN berupa, sanksiĀ disiplin, sedang 22 orang dan sanksi moral 3 Orang.

Sementara itu, 25 rekomendasi sanksi KASN tersebut, diantaranya 4 orang ASN telah mendapatkan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya, berupa sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.

Vifner juga berharap, agar semua pihak dapat mematuhi aturan yang berlaku, dalam pelaksanaan pilkada serentak, sehingga tidak ada efek negatif pada Paslon dan masyarakat.

“Kita berharap semua pihak, khususnya ASN,TNI dan Polri, benar-benar bisa berlaku netral, sehingga bisa sama-sama menjaga suksesnya pilkada dimasa pandemi ini,” tutup Vifner.

37 Kampanye Dibubarkan

Di sisi lain, jajaran Bawaslu di Sumbar, sejak masa kampanye dimulai sampai Minggu 18 Oktober 2020, sudah 3 kampanye Cagub dan 34 kampanye Cabup/Cawako dibubarkan.

Baca juga :  Relawan Nagari Berhasil Percepat Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Sijunjung

“Pembubaran itu dilakukan Bawaslu di semua tingkatan di Sumbar,” ujar Vifner.

Menurut Vifner Bawaslu dalam bekerja mengawasi setiap tahapan Pilkada terutama tahapan kampanye saat ini tetap mengedepankan pencegahan lebih dulu.

“Tapi kalau tidak mau dicegah ya sudah, Bawaslu akan mengambil tindakan penindakan seperti pembubaran kampanye yang tidak sesuai aturan,” ujar Vifner.

Vifner mengungkap data pelanggaran dalam pilgub, pilbub dan pilwako 2020. Jumlah Surat Teguran Tertulis Pelanggaran Covid di Pilgub sebanyak 2 buah. Jumlah Surat Teguran Tertulis Pelanggaran Covid di pilbup/Pilwako sebanyak 5 buah. Jumlah Pembubaran Kampanye Pilgub 3 kali. Jumlah Pembubaran Kampanye Pilbup/Pilwako Sebanyak 34 kali.

Vifner menegaskan masa kampanye masih berjalan hingga 5 Desember, semua konstetan Pilkada diminta untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai konsekuensi tahapan di masa pandemi.

“Patuhi protokol kesehatan dan seluruh aturan kampanye, serta memastikan seluruh kegiatan kampanye mempunyai STTP. Dan kalau bisa Paslon dan tim pemenangan memaksimalkan sistim kampanye secara daring,” ujar Vifner. (ioc)