Padang, inioke.com–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mengadakan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada tahun 2020.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Data dan Informasi Yudi Evanturil menyampaikan tujuan pengawasan pemilu adalah mewujudkan Pemilu yang demokratis. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu memiliki beberapa kekurangan.

Menurutnya, beberapa kekurangan Bawaslu adalah keterbatasan personil, wilayah pengawasan luas dan rasio personil pengawas Pemilu dengan jumlah wilayah administrasi yang tidak berimbang.

“Karena itu, Bawaslu membutuhkan bantuan masyarakat dalam pengawasan pilkada. Melalui acara-acara seperti ini, kami mengajak sekaligus memberikan pengetahuan bagi generasi muda dan OKP untuk pengawasan partisipatif,” tegasnya.

Sementara, Kordiv Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Padang, Firdaus Yusri, memberikan materi mengenai penindakan pelanggaran kepada para peserta sosialisasi. Dalam materinya, Firdaus Yusri lebih banyak memaparkan beberapa contoh penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang pernah atau berkemungkinan akan terjadi.

“Menurut pengalaman banyak pengaduan pelanggaran Pilkada yang mentah karena tidak memenuhi syarat, untuk itu masyarakat perlu tahu langkah-langkah dalam melaporkan sebuah pelanggaran,” katanya.

Baca juga :  Padang Panjang gov't provides 50 stands to enliven Literacy Festival

Acara ini dilaksanakan di Hotel Axana, Padang, pada Kamis (24/9) dan dihadiri sekitar 40 yang terdiri dari peserta SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) dan OKP (Organisasi kemasyarakatan dan Pemuda) selingkup kota Padang. Mengikuti protokol kesehatan, setiap satu meja hanya diisi oleh satu orang peserta saja dan setiap orang wajib memakai masker. (ioc)