Padang, inioke.com–Penundaan Pemilihan Serentak atau Pilkada 2020 hingga Desember nanti, tidak menghentikan pengawasan oleh Bawaslu. Ini dibuktikan Bawaslu Sumbar, dengan menyerahkan 17 temuan terkait netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Dari 17 temuan terkait netralitas ASN itu 10 diantaranya sudah ada rekomendasi dan sanksi yang diberikan oleh KASN,” ungkap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Barat Elly Yanti, kemarin.

Elly menjelaskan, 17 temuan terkait netralitas ASN tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota. Temuan tersebut, diantaranya, di Kota Solok terdapat 2 kasus, Kabupaten Pasaman 2 kasus, Kabupaten Sijunjung 2 kasus, Kabupaten Padang Pariaman 4 kasus, Kabupaten Solok 2 kasus, Kabupaten Agam 1 kasus, Kabupaten Limapuluh Kota 1 kasus, Kabupaten Pesisir Selatan 2 kasus, dan Provinsi Sumbar 1 kasus.

Sementara itu, 10 temuan yang sudah diberikan rekomendasi dan sanksi oleh KASN berupa pelanggaran disiplin sedang. Terdapat di 10 daerah, yakni, Kabupaten Pasaman, Kota Solok 2 rekomendasi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman 3 rekomendasi, Kabupaten Solok 2 rekomendasi, dan Kabupaten Agam.

“Rekomendasi tersebut langsung dikirim KASN ke daerah masing-masing. Ada yang masih diproses oleh KASN saat ini. Kalau ada syarat atau dokumen dokumen yang harusnya kami lengkapi maka KASN bersurat pada kami. Artinya, aktivitas tetap jalan,” ulasnya.

Baca juga :  2 Balita Diisolasi di RSUP M Djamil Padang, Satatusnya PDP COVID-19

Sejumlah bentuk pelanggaran atau berkaitan dengan netralitas ASN diantaranya, mendatangi partai politik, memasang alat peraga kampanye yang menyatakan diri sebagai bakal calon, aktivitas memberikan dukungan terhadap kandidat, dan menghadiri deklarasi.

“Aktivitas Bawaslu tetap seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, apalagi di Sumbar sudah PSBB. Kami sudah menyurati pimpinan Bawaslu RI dan kami boleh bekerja dari rumah. Proses tahapan pemilu yang saat ini terkonfirmasi bahwa penundaan hingga 9 Desember nanti. Namun belum ada putusan yang konkrit,” tambahnya.

Berbicara seoal penundaan tahapan, menurut Elly, proses pemilu tetap berjalan, namun ada beberapa tahapan yang akhirnya terhenti di satu titik. Salah satunya, verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon perseorangan, verifikasi pemutakhiran data pemilih.

“Namun begitu, Bawaslu tetap melakukan pengawasan. Salah satu contoh berkaitan dengan netralitas ASN dan kemudian berkenan dengan kode etik perilaku penyelenggara pemilu sendiri,” tukasnya. (gyn)