Padang, inioke.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar memutuskan menolak semua permohonan bakal calon perseorangan Fakhrizal-Genius Umar dalam sidang pembacaan putusan, Minggu (16/8).

“Memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata pimpinan Majelis Musyawarah Surya Elfitrimen.

Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diawali dengan pembacaan proses musyawarah sengketa dari tahap awal hingga putusan. Termasuk membacakan keterangan saksi serta kesimpulan saksi oleh majelis Musyawarah.

Kedua belah pihak yang bersengketa hadir mendengarkan putusan, Fakhrizal-Genius Umar sebagai pemohon diwakili penasehat hukumnya, Virza Benzani, dan kawan-kawan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar selaku termohon diwakili oleh Komisioner Bidang Hukum, Yanuk Sri Mulyani.

Surya Efitrimen, yang juga Ketua Bawaslu Sumbar, mengatakan, kepada pihak yang merasa dirugikan atas putusan penyelesaian sengketa ini dapat mengajukan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Pengajuan ke PTUN itu dapat diajukan paling lama tiga hari kerja setelah putusan Bawaslu Sumbar dibacakan,” kata Surya Efitrimen didampingi anggota majelis masing-masing Alni, Elly Yanti, Vifner dan Nurhaida Yetty.

Baca juga :  KPU Sijunjung Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Endre Saifoel-Nasrul Cun

Sedangkan kuasa hukum pemohon, Vizra Benzani mengaku kecewa dan menolak putusan majelis. Untuk mengajukan proses PTUN, sebut Virza, bisa saja dilakukan setelah dibicarakan atau konsultasikan kepada kliennya.

“Untuk bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pilgub ke PTUN bisa dilakukan dalam tiga hari kerja terhitung sejak putusan Bawaslu itu keluar. Atau paling lambat Kamis (21/8) mengingat Senin (17/8) merupakan libur nasional karena peringatan HUT RI,” tukas Virza.

Sementara itu, anggota KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani yang hadir dalam sidang putusan itu mengaku menerima putusan yang disampaikan majelis musyawarah terbuka itu.

“Tentu secara institusi, KPU Sumbar menerima putusan majelis itu. Alhamdulillah putusannya sesuai yang dibacakan dalam sidang musyawarah tadi dimana permohonan pemohon tidak dikabulkan seluruhnya,” jelas Yanuk.

Dia menyebutkan seluruh permohonan pemohon dijawab pihaknya pada sidang musyawarah sebelumnya. Baik itu terkait boleh tidaknya RT/RW memberikan dukungan, kemudian terkait formulir BA 5.1 KWK, tentang KPU hanya melakukan verfak para pendukung satu kali dan beberapa hal lainnya. (ioc)

Baca juga :  Ketua KPU Sumbar Laporkan Petugas PSBB Lubuk Peraku ke Polda Sumbar