Oleh: Ikhsan Yosarie

Ikhsan Yosarie

Penyebaran wabah Covid-19 semakin massif di Indonesia. Semakin hari, tren pasien positif terpapar semakin meningkat. Hal ini terlihat dari 6.760 kasus Covid-19 di Indonesia per-Senin (4/20) sejak kasus ini terungkap untuk kali pertama pada 2 Maret 2020. Dari jumlah tersebut, 590 pasien dinyatakan meninggal dan 747 orang sembuh.

Dalam perjalanan penanganan Covid-19, beberapa kali kita jumpai kebijakan-kebijakan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, yang kontradiktif dengan upaya penanganan Covid-19 itu sendiri. Baik dalam konteks ketidakrelevanan, politis, meniadakan partisipasi publik, maupun tidak memerhatikan aspirasi publik. Berikut beberapa kebijakan tersebut:

Pertama terkait wacana Presiden Joko Widodo dalam sektor pariwisata ketika kasus Covid-19 belum ditemukan di Indonesia, namun sudah massif di luar negeri. Dalam wacananya yang muncul pada pertengahan Februari lalu, Presiden memberikan diskon bagi wisatawan sebesar 30 persen untuk mendorong pariwisata di Indonesia. Strategi ini dilakukan untuk mengatasi penurunan jumlah wisatawan usai mewabahnya virus Corona Covid-19.

Kedua, masih dalam konteks peningkatan pariwisata, pemerintah Indonesia menganggarkan Rp72 miliar untuk mendanai pengguna media sosial atau influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negatif penyebaran virus Corona atau Covid-19. Anggaran senilai Rp72 miliar ini diklaim dapat meningkatkan promosi pariwisata, sehingga lebih banyak orang mau bepergian ke destinasi di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ada untuk anggaran promosi Rp103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar dan influencer sebanyak Rp72 miliar (Tirto.id, 27/2).

Ketiga, wacana penerapan darurat sipil dalam mencegah penanganan penyebaran Covid-19 di akhir Maret lalu. Presiden Joko Widodo menyebutkan, kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar, juga didampingi kebijakan darurat sipil. Acuan dari ketentuan darurat sipil itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.

Baca juga :  Terapkan Program Pemko Padang Panjang, Widiarti Juara III Petani Berprestasi Tingkat Sumbar

Dalam siaran persnya (31/3), SETARA Institute menyebutkan bahwa rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan pembatasan sosial (physical distancing) yang disertai dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi wabah COVID-19 mencerminkan watak pemerintah yang ingin menggunakan jalan pintas dalam mengatasi wabah COVID-19 tanpa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui Perppu No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, karena Perppu tersebut tidak mengatur kewajiban pemerintah terkait pemenuhan tersebut. Dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang kian masif, Presiden Jokowi seharusnya mengacu kepada UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang notabene ditandatanganinya. Melalui UU ini, pemerintah tidak hanya berupaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat, tetapi juga pelbagai pertanggungjawaban dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Keempat, wacana membebaskan atau meringankan narapidana kasus korupsi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Wacana tersebut dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan dan dilakukan dengan revisi Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yasona lalu berencana untuk memberikan asimilasi kepada koruptor berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang melalui revisi PP tersebut.

Pada akhirnya, kita bersyukur bahwa wacana tersebut batal. Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah hanya membebaskan narapidana umum yang telah memenuhi syarat dan tak akan membebaskan narapidana koruptor. Disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020), bahwa napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat. PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum.

Baca juga :  Cuci Tangan Sambil Nyanyi Balonku, Yuk?

Kelima, pembahasan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang nyatanya terus berlanjut bahkan di tengah pandemi virus Corona. Meski mendapat banyak penolakan, DPR RI justru telah menyepakati omnibus law RUU Cipta Kerja ini untuk dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan pandemi corona tidak akan menghambat program legislasi. Ia juga menyebut kritik terhadap kegiatan yang dilakukan DPR, terkait pembahasan RUU Omnibus Law, merupakan hal yang biasa (Katadata.co.id, 7/4).

Dalam persoalan ini, WALHI kemudian melayangkan surat terbuka kepada DPR yang berisi dua tuntutan utama, pertama, mendesak DPR menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Cipta Kerja, dan RUU lain yang mengancam keselamatan hidup rakyat dan lingkungan hidup. Kedua, mendesak DPR fokus membahas kesediaan energi dan sumber daya yang dimiliki untuk menangani dan mencegah penyebaran Covid-19, serta dampaknya sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai legislator.

Keenam, tetap berlanjutnya wacana dan persiapan pemindahan ibu kota negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan persiapan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur terus berjalan di tengah pandemi virus corona. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Luhut, Jodi Mahardi. Senada dengan Jodi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga, juga mengatakan bahwa saat ini kementeriannya terus menyipakan pemindahan ibu kota di tengah pandemi corona. Persiapan itu meliputi penyusunan desain urban yang ditargetkan tuntas pada medio tahun 2020 (Tempo.co, 25/3).

Baca juga :  Gubernur Sumbar Surati Bupati dan Wali Kota untuk Umumkan Secara Terbuka Penerima Bansos

Dan ketujuh, pemotongan tunjangan guru hingga Rp 3,3 Triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perpres ini merupakan aturan turunan dari Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) menolak langkah pemerintah terkait pemotongan tersebut. Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengatakan, dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun, dan tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun (liputan6.com, 20/4).

Penutup

Kita tentu tidak dapat memungkiri, juga banyak kebijakan-kebijakan positif yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban negara, dalam hal ini pemerintah, dalam melindungi masyarakat Indonesia. Namun demikian, beberapa kebijakan atau pun wacana kebijakan kontroversi ini juga menjadi realitas yang harus kita awasi bersama. Lumpuhnya aktivitas publik akibat wabah Covid-19 ini, jangan sampai juga melumpuhkan pengawasan kita terhadap kinerja pemerintah, karena disanalah letak bagian partisipasi masyarakat. (*)

Penulis merupakan bagian dari tim redaksi inioke.com dan sehari-sehari beraktivitas sebagai peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute.