Jakarta, inioke.com–Rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, membebaskan narapidana kasus korupsi berumur di atas 60 tahun ditanggapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengharapkan rencana Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak mengabaikan nilai keadilan bagi warga binaan lainnya. Menurutnya, apapun alasan pembebasan narapidana dengan berlandaskan kemanusiaan harus tetap sesuai dengan keadilan dan pemidanaan narapidana tersebut menjalani hukuman.

“Saya garis bawahi asal tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan berkeadilan. Ini kan bukan remisi kondisi normal, ini respon kemanusiaan sehingga kacamata kemanusiaan itu yang dikedepankan,” kata Nurul, Kamis (2/4).

Nurul pun menanggapi positif langkah Menkumham Yasonna yang turut melihat warga binaan yang sudah terlalu banyak hingga over-kapasitas berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) demi mencegah pandemi COVID-19 yang terus mewabah.

“Kami menanggapi positif ide pak Yasonna, sebagai respon yang adaptif terhadap wabah COVID-19, mengingat kapasitas pemasyarakatan kita telah lebih dari 300 persen, sehingga penerapan social distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan mereka sangat padat. Sehingga jarak nya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan COVID-19,” ujar Nurul.

Baca juga :  Ada Orang Irlandia Kena Corona di Padang, Total 567 Orang Positif COVID-19 di Sumbar

Nurul akan menyerahkan kepada Menkumham RI terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, KPK tentu akan menyoroti bila revisi PP tersebut tak sesuai.

“Ini adalah murni pertimbangan kemanusiaan, bagaimanapun kita tetap harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi narapidana, namun itu semua harus dengan perubahan PP 99/2012 tersebut yang berperspektif epidemi. Namun juga tidak mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan,” imbuh Nurul.

Sebelumnya, Yasonna berencana ingin merevisi PP nomor 99 tahun 2012, terkait warga binaan. Di mana, dalam PP tersebut turut mengatur narapidana koruptor.

Adapun dalam PP itu, tidak turut mendapatkan pembebasan cepat bersama 30 ribu narapidana terkait pencegahan COVID-19 di lapas. Adapun revisi itu nantinya akan mengatur, pembebasan narapidana korupsi berusia di atas 60 tahun. (GYN)