Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar akan diterapkan mulai 22 April mendatang. Artinya, selama 14 hari seluruh masyarakat Sumbar akan dikarantina di rumah masing-masing.

Untuk pelaksanaan PSBB ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020, tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur menginstruksikan kepada Bupati/Walikota se Sumbar untuk memastikan pelaksanaan PSBB dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah oleh setiap orang dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

IG: Yuri Gita Putri

Kemudian, menghentikan sementara aktivitas setiap orang di luar rumah, meliputi, pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Selanjutnya, Gubernur menginstruksikan Bupati dan Wali Kota untuk mengkoordinasikan,    mengerahkan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait. Serta, melakukan penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.

Mengiringi instruksi tersebut, Gubernur juga mengeluarkan edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB aktivas bekerja di tempat kerja/kantor. Beberapa poin dalam petunjuk teknis itu adalah selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

Baca juga :  Basuo jo Pemilih, Gerakan Coklit Serentak Pilkada Sumbar 2020 Dimulai

Sementara itu, aturan lainnya, dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, dengan kategori, seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat    maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait,  badan  usaha  milik  negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kemudian, pelaku usaha yang bergerak pada sector kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, kebutuhan sehari-hari, dan seterusnya.

Gubernur juga memberikan petunjuk teknis PSBB bidang keagamaan, diantaranya, selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan  keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing).

Selanjutnya, selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan penanda  waktu  ibadah  seperti  adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Baca juga :  Tidak Ada Penambahan Positif Covid-19 di Padang Panjang

Sedangkan terkait transportasi, Gubernur memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PSBB meliputi, selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk  pemenuhan kebutuhan pokok, kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan,  digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan, menggunakan masker di dalam kendaraan, membatasi jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan, dan. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

IG: Yuri Gita Putri

Bagi pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan  tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Untuk angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau  moda  transportasi  barang  diwajibkan  untuk  mengikuti  ketentuan  membatasi jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas angkutan,  membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait,  melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan,  menggunakan masker, melakukan  deteksi  dan  pemantauan  suhu  tubuh  petugas  dan  penumpang yang memasuki moda transportasi, memastikan   petugas   dan   penumpang   moda   transportasi   tidak   sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit, dan menjaga jarak antar penumpang  (physical  distancing)  paling  sedikit  dalam rentang 1 meter. (GYN/diolah dari Instruksi dan Edaran Gubernur Sumbar)