Pada tahun 1930-an, krisis ekonomi melanda hampir seluruh dunia. Masa malaise, begitu periode itu sering disebut, disebabkan karena kemerosotan harga bahan mentah di pasaran dunia. Dan dengan telak, kemorosotan itu turut memukul-jatuh ekonomi Hindia Belanda yang memang dihidupi oleh produksi bahan mentah. Bukan saja melemahkan gairah produksi perkebunan dan pertanian di kawasan-kawasan pedesaan atau perkebunan, tetapi juga melemahkan gairah dagang di kota-kotanya. Di Padang, misalnya, pengangguran merebak hebat dan orang miskin bertambah banyak. Keadaan ini memaksa pemerintah pusat di Batavia pada tahun 1936 mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah tentang Penanganan Orang-orang Miskin di Kota Padang (Armenzorgverordening Gemeente Padang)

Dalam peraturan itu disebutkan, bahwa kebijakan politik saja sudah tidak cukup untuk menekan angka kemiskinan di Padang. Sehingga dirasa perlu untuk menyelenggarakan dan meningkatkan bantuan terhadap orang miskin secara langsung. Pemerintah pusat di Batavia lewat peraturan yang sama menginstruksikan agar dibentuk sebuah komisi khusus di Padang. Komisi untuk Orang Miskin (de Comissie voor de Armenzorg), begitu komisi itu diberi title, harus diketuai oleh walikota Padang secara langsung dan dibantu oleh pejabat-pejabat teras kota lainnya.

Baca juga :  Demi Keselamatan Jamaah, Tidak Ada Naik Haji Tahun ini

Komisi itu bertugas menyelenggaraan bantuan yang di antaranya diberikan berupa uang tunai. Jumlah nominalnya ditetapkan oleh komisi, sesuai kemampuan keuangan daerah. Di samping pembagian uang tunai secara langsung kepada orang miskin, bersama itu juga akan dilakukan perbaikan tempat tinggal dan pembagian sandang-pangan. Bantuan langsung itu diberikan hanya untuk orang yang benar-benar miskin yang tak mampu bekerja. Bantuan itu, dalam harapan pemerintah Belanda di Batavia, diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup orang-orang miskin.

Pengambilan bantuan berupa uang tunai itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah memiliki surat keterangan miskin.  “Setiap yang miskin mendapat kartu”, begitu dijelaskan dalam peraturan pemerintah itu. Kartu tanda miskin ini diurus di tempat-tempat pembuatan kartu registrasi (centraal kaartregisten) yang terdapat di antaranya di kantor walikota sendiri dan di beberapa titik lainnya.

Sementara itu, bagi warga miskin yang mampu dan kuat bekerja berat, diinstruksikan peraturan pemerintah itu, bahwa bantuan diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk dibayar untuk bekerja (loon voor arbeid). Dalam artian lain, mereka yang menganggur akan mendapatkan bantuan dengan terlebih dahulu dipekerjakan di  proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek pemerintah yang padat karya direncanakan akan segera dibuka secara besar-besaran untuk bisa mempekerjakan banyak penganggur itu.

Baca juga :  Supardi : Beasiswa Rajawali Harus Direalisasikan

Sementara bagi mereka yang tidak tergolong miskin, pemerintah mengharapkan agar mereka dapat memberikan dukungan dengan menyumbang pada lembaga-lembaga darma, menabung pada bank-bank pemerintah, atau dalam hukum adat menyimpan pada penyimpanan kaum (lumbung). Atau sekurang-kurangnya, menurut peraturan yang sama, orang-orang yang tidak miskin itu “tidak menunjukkan gaya hidup yang berlebihan”.

Kini, setelah lebih 60 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini masih juga berkutat dengan kemiskinan. (Deddy Arsya, Dosen Sejarah IAIN Bukittinggi)