Padang, inioke.com–Laporan Pengelolaan Informasi Publik (LPIP) tahunan menjadi kewajiban badan publik dalam mentaati UU Keterbukaan Informasi Publik dan PP 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU KIP.

Badan publik menyerahkan LPIP itu paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. BPK RI Perwakilan Sumbar sebagai badan publik instansi vertikal telah serahkan LPIP 2020 pada Jumat kemarin.

“Saya mengaparesiasi BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah menyerahkan LPIP 2020 pada Jumat lalu. Makin membanggakan karena penilaian Monev KI 2020, BPK menjadi badan publik informatif dua tahun berturut-turut, telah menunjukan komitmennya,” ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska saat mengikuti diskusi nasional tentang Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang digelar Komisi Informasi Jawa Barat, di Bandung, Senin (8/3).

Komisioner bidang Kelembagaan Komisi Informasi Sumbar, Tanti Endang Lestari, berharap badan publik di Sumbar meniru BPK RI Perwakilan Sumbar atas taat asasnya lembaga pemeriksa keuangan itu terhadap regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik.

“Kalau BPK sendiri sudah menyerahkan, tentu badan publik lain harus mencontohnya. Kami di Komisi Informasi menunggu penyerahan LPIP 2020 badan publik bisa lewat email maupun langsung ke Komisi Informasi Sumbar,” ujar Tanti dihubungi via whatapp massenger pagi ini.

Baca juga :  Kemenag Berikan Bantuan untuk Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

Sampai Senin (8/3) ini baru empat badan publik yang menyerahkan laporan pelayanan informasi publik 2020, yaitu, BPK RI Perwakilan Sumbar, UNP, KPU Sawahlunto dan Pemkab Pasaman Barat

Menurut Tanti, penyerahan LPIP 2020 menjadi penilaian pramonev badan publik tahun anggaran 2021, terhadap ketaatannya mematuhi UU 14 tahun 2008.

“Ayo sampai 31 Maret 2021 kami tunggu, komitmen dan konsistensi badan publik lainnya,” ujar Tanti.

Menurut Tanti untuk pengisian laporan sangat mudah. Karena hampir semua aturan internal badan publik tentang pelayanan informasi publik menyediakan form laporan tahun pengelolaan informasi publik itu.

“Tinggal isi dan serahkan ke atasan PPID dan Komisi Informasi,” ujar Tanti. (rilis)