Padang, inioke.com–Pilkada 2020 yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 ditunda karena adanya pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 2 Tahun 2020 dan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Namun keputusan tersebut menjadi polemik ditengah masyarakat pada saat sekarang ini.

Bambang Widjayanto atau biasa disapa BW mengatakan dilaksanakannya Pilkada pada 9 Desember 2020 terkesan sangat dipaksakan.

“Saya menduga ini ada kaitannya dengan jumlah petahana yang akan bertarung kembali pada perhelatan pilkada 2020 ini,” katanya dalam webinar Miko Kamal & Associates melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (12/6).

Dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, berdasarkan catatan BW, ada sekitar kurang lebih 224 petahana yang berpotensi akan ikut mencalonkan kembali.

Senada dengan itu Khairul Fahmi mengatakan bahwa petahana tidak ingin kehilangan momen.

“Maksudnya, apabila Pilkada ditunda sampai tahun 2021 maka para petahana akan digantikan posisinya oleh pelaksana tugas (Plt) karena masa jabatan telah habis, sehingga berakibat kepada efek dan otoritas yang dimiliki oleh petahana akan tergantikan oleh Plt,” katanya.

Baca juga :  Institut Teknologi Padang Bagikan Paket Sembako di Delapan Kecamatan

Khairul Fahmi lebih cenderung memilih opsi penundaan pada Tahun 2021, meskipun kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

“Dengan dilaksanakannya penundaan Pilkada sampai tahun 2021, saya melihat persiapan akan lebih save dari segi teknis di lapangan maupun terkait anggaran. Namun apabila tetap dipaksakan dilaksanakannya Pilkada pada 9 Desember 2020, maka harus mempertimbangkan daerah-daerah mana saja yang dianggap zona hijau, kuning dan merah yang terdampak Covid-19. Selain dari mempersiapkan penambahan anggaran kepada penyelenggara Pilkada selama bekerja di lapangan dengan keamanan sesuai protokol kesehatan,” jelas Fahmi.

Dari segi kesiapan penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat pada webinar ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen.

“Kami berkomitmen dan siap untuk melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 dengan catatan setiap penyelenggara yang nantinya akan berkontak langsung kepada masyarakat seperti pada tahapan verifikasi faktual Calon Perseorangan, pencocokan dan penelitian daftar pemilih, serta pemungutan dan penghitungan suara dilengkapi dengan APD berdasarkan protokol kesehatan. Untuk memastikan keamanan jajaran kami sampai ke tingkat TPS tentunya berkaitan dengan penambahan anggaran, ungkap Amnasmen. (boy)

Baca juga :  Sumbar Terapkan Pembatasan Selektif, yang Sakit Dilarang Masuk