Padang, inioke.com–Semua cabang olahraga di Sumatera Barat berkeinginan Porprov tidak ditunda, sebagai ajang evaluasi kemampuan para atlet di daerah ini.

Keluarnya Surat Keputusan Gubernur nomor 426 tahun 2020, untuk menunda Porprov sampai 2022, dirasa bisa membuat prestasi atlet menjadi terhenti, dan persiapan untuk menghadapi ajang nasional menjadi sulit.

Berkaitan dengan hal tersebut KONI Sumbar beserta cabang-cabang olahraga melakukan hearing dengan Komisi V, DPRD Sumbar, Senin (6/7), guna meminta agar tidak ada lagi pengunduran iven olahraga tersebut.

Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi V Yusuf Abit, dengan pemandu Sekretaris Sahrul Furqon, serta beberapa anggota komisi lainnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, Butavidia, mengatakan  pengunduran dilakukan karena kondisi keuangan daerah, terkhusus karena adanya pandemi, semua anggaran dialihkan untuk penanggulangan wabah.

Kadispora mengatakan, pengunduran sampai 2022 karena permintaan kabupaten/kota yang semestinya menjadi tuan rumah, sebab ketidakmampuan pendanaan serta akan memperbaiki perekonomian daerah mereka karena dampak covid-19.

Menyikapi pernyataan Kadispora, Ketua KONI Sumbar, Syaiful, mengatakan menerima apa saja keputusan Gubernur, tetap pelaksanaan pada 2021 atau diundur 2022. Pada dasarnya KONI sebagai penyelenggara anggarannya dari provinsi, kabupaten dan kota.

Baca juga :  KI Sumbar : Data Lengkap Pasien Positif COVID-19 Informasi Dikecualikan

Juru bicara cabor Togi mengatakan, Porprov harus tetap dilakukan tahun 2021, karena prestasi harus diuji, bukan membiarkan semua menjadi stagnan, hanya latihan tanpa diuji sampai dimana kemampuan atlet.

Pernyataan Togi dipertegas Pengurus Wushu Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Novrianto, jika ada anggaran pembinaan, maka perlu diuji sampai mana pembinaan prestasi dengan pekan olahraga atau pertandingan.

“Apa gunanya ada dana pembinaan, kalau tidak jelas barometernya, jika pertandingan dan uji coba tidak dilakukan dengan pekan olahraga atau iven lainnya,” tegas Novrianto.

Sekaitan dengan hal tersebut, Komisi V DPRD Sumbar sepakat untuk mengkaji ulang pengunduran Porprov, sehingga jika dimungkinan maka Porprov tetap dilakukan 2021, terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan kabupaten dan kota, serta cabor.

Malah komisi V DPRD Sumbar bingung, kenapa ada SK antara konsideran dengan diktum bertolak belakang, maka itu dinyatakan cacat hukum dan harus ditinjau ulang.

“Kalau ada SK mengatakan ditunda itu rancu, semestinya kata-katanya diundur, saya menilai apa yang dikeluarkan Gubernur itu sangat rancu, jangan kaitkan dengan yang lain-lain,” tegas Datuak Sungkono.

Baca juga :  Hendri Septa Minta Masyarakat Patuhi Aturan PSBB Terkait Kegiatan Keagamaan

Pernyataan anggota DPRD Sumbar, Maigus Nasir, Ismet Amzis, Novrizal dan lainnya dipertegas ketua Komisi V DPRD Sumbar, Yusuf Abit, sangat mendukung Porprov dilakukan tahun 2021, jika perlu sebelum PON 2021.

“Kadispora tolong sampaikan pada Gubernur akan dikaji ulang pengunduran Porprov ini, sehingga tidak ada lagi kerancuan dan prestasi atlet serta usia bisa dipertimbangkan,” tegas Yusuf.

Dalam hearing yang berlangsung sangat panas tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bersikukuh mengatakan kalau ini permintaan tuan rumah.

“Kami sudah koordinasi dengan ketua KONI Sumbar, agar bisa berkoodinasi dengan KONI kabupaten dan kota, meraka meminta agar diundur,” ulas Kadispora.

Melihat itu, Komisi V DPRD Sumbar akan melakukan hearing dengan semua mitra, baik KONI kabupaten dan kota maupun dengan Pemkab/Pemko, untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan Porprov. (ioc)