Oleh: Ikhsan Yosarie

 

Pemerintah dan DPR seakan satu visi dalam melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan yang sepatutnya belum dibahas di tengah perhatian seluruh elemen negara mengarah kepada penanganan pandemi Covid-19.

Seperti halnya DPR yang tetap ngotot membahas pelbagai RUU, misalnya RUU Cipta Lapangan Kerja, di tengah Pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya juga menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Pemerintah melalui Kemenkumham juga telah mengajukan permohonan konsultasi untuk Rancangan Perpres tentang Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Draft Perpres tersebut bahkan telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di tingkat pemerintah.

Namun demikian, setelah membaca draft Perpres tersebut, pemerintah terlihat tidak mengakomodir masukan masyarakat sipil beberapa waktu lalu pascapengesahan UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang massif mendapat sorotan. Secara eksplisit, pemerintah seakan mengulang kesalahan yang sama lantaran potensi rancangan Perpres akan menuai banyak sorotan juga besar. Sikap demikian justru memperlihatkan pemerintah mulai meletakkan partisipasi publik sebagai aspek formalitas dan prosedur belaka.

Dalam siaran persnya (09/05), Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa rancangan Perpres ini justru mengancam kehidupan HAM di Indonesia, karena memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada TNI. Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengaturan pelibatan TNI dalam Perpres yang tidak diikuti dengan mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum, maka seandainya terjadi kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas.

Cek Kosong?

Perpres ini meniadakan dua pilar dalam pelibatan TNI mengatasi terorisme. Pertama terkait keputusan dan kebijakan politik negara. Perpres tidak menyebutkan sama sekali bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Padahal secara eksplisit Pasal 7 ayat (3) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Untuk Perang (OMUP) dan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Baca juga :  KPW II–P3MD Sumbar Minta Pemerintah Nagari/Desa Cairkan BLT DD 100 Persen Bulan ini

Selain itu, Pasal 8 ayat (2) dalam Perpres ini juga hanya menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam penindakkan hanya berdasarkan perintah Presiden. Padahal dalam Pasal 17 (2) UU TNI menyebutkan dalam hal pengerahan kekuatan TNI Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Kalaupun dalam keadaan mendesak, Pasal 18 (2) UU TNI juga sudah mengatur bahwa dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada DPR.

Dalam konteks ini, secara eksplisit terlihat bahwa Perpres ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 (3) UU TNI yang jelas menyebut bahwa TNI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kedua, terkait dengan kerangka criminal justice system. Kategori Terorisme yang termasuk ke dalam tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 pon 1 UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, membuat mekanisme penanganannya tunduk kepada sistem peradilan umum, yang notabene wilayah sipil. Sehingga, ketika militer masuk kedalam ranah sipil sebagai pihak yang berstatus diperbantukan, dalam hal ini pemberantasan terorisme, secara serta merta militer juga masuk kedalam wilayah hukum sipil dengan model penanganan criminal justice system terhadap terorisme, karena militer akan bersinggungan dengan sesuatu yang berada dalam wilayah sipil.

Alasan logis perbantuan TNI bersifat preventif, yaitu mengantisipasi situasi yang berada diluar kemampuan kepolisian untuk menanganinya (beyond capability), sehingga membutuhkan bantuan TNI dalam proses penanganannya.

Pengaturan semacam sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No.VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang mengamanatkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, seharusnya dapat dilaksanakan.

Baca juga :  Pemerintah Melarang Perayaan Demonstrasi Lapangan Tiananmen di Hong Kong

Terlebih, jika merujuk kepada Pasal 3 dan Pasal 4 perpres ini, ketidaktundukan militer dalam peradilan umum justru potensial membuat akuntabilitas pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran HAM semakin menguap. Pasal tersebut memberikan wilayah yang sangat luas dalam keterlibatan TNI, yakni kegiatan dan/atau operasi intelijen, territorial, informasi, dan operasi lainnya.

Bahkan Pelaksanaan operasi territorial, sebagaimana diatur pada Pasal 4 (2), memberi legitimasi kepada TNI untuk terlibat lebih jauh dalam wilayah sipil, karena domainnya berupa pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial. Pasal ini justru berpotensi menimbulkan tindakan represi aparat dan merenggut ruang kebebasan publik. Pasal ini mencerminkan bahwa negara, melalui aparatnya menaruh kecurigaan berlebihan kepada warga negara, sampai-sampai pembinaan bantuan kemanusiaan dan komunikasi sosial menjadi bagian dari penangkalan. Sehingga akan semakin aneh jika perpres ini tidak mengatur mekanisme criminal justice system.

Selain dua [2] persoalan pokok tadi, [2] persoalan lainnya juga patut disoroti, yakni terkait status pelibatan dan keterangan eskalasi ancaman. Pengaturan dalam Perpres terkait status pelibatan pun belum jelas. Karena seharusnya status pelibatan tersebut adalah Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian, yang artinya bagian dari tugas perbantuan TNI terhadap Kepolisian. Perbantuan itu pun dilakukan jika eskalasi terorisme berpotensi berada diluar kapasitas Polri (beyond capacity) untuk menanganinya, misalnya jika eskalasi aksi terorisme sudah tinggi.

Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya, karena kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir seperti kasus-kasus terorisme beberapa waktu belakang. Pertimbangan lain yang relevan adalah agar tidak mengurangi kemampuan perang militer dalam menjalankan tugas utamanya, karena domain perang militer tentu bukan criminal justice system.

Namun, Pasal 9 ayat (2) justru mengatur bahwa penindakan aksi terorisme yang dilaksanakan oleh TNI secara langsung. Kemudian pada ayat (3)nya disebutkan bahwa penindakan yang dilakukan berkoordinasi dengan badan yang menyeleng-garakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait.

Baca juga :  Demi Keselamatan Jamaah, Tidak Ada Naik Haji Tahun ini

Dengan situasi demikian, artinya keterlibatan TNI dalam ranah pemberantasan terorisme seharusnya bersifat kasuistik, yaitu jika eskalasi terorisme berpotensi berada diluar kapasitas Polri (beyond capacity), maka ketika situasi itu terjadi, Presiden setelah berkonsultasi dan mendapat pertujuan DPR, kemudian mengeluarkan keputusan politik negara atau perpres yang baru bahwa dalam rangka pemberantasan terorisme di daerah yang bersangkutan dibutuhkan TNI untuk membantu pemberantasan terorisme. Keputusan politik negara ini harus tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan keterangan eskalasi ancaman juga belum jelas diatur dalam Perpres ini. Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h justru hanya mengatur soal objek aksi terorisme, seperti Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya. Bahkan pada huruf h membuka peluang untuk keterlibatan TNI secara lebih mudah, karena objeknya berkaitan dengan ideologi negara. Dalam objek ini, tentu kepolisian masih bisa menangani.

Keterangan eskalasi ini dibutuhkan untuk informasi perbantuan terhadap Kepolisian, serta SOP jika keterlibatan tersebut dilakukan secara langsung. Secara lebih rinci, keterangan ini pun juga harus rinci memuat informasi seperti dalam eskalasi seperti apa perbantuan diberikan, dalam eskalasi seperti apa beyond capacity kepolisian, batas waktu perbantuan, skala wilayah, dan divisi yang diturunkan.

Reformasi TNI

Terdapat narasi besar yang segaris dengan reformasi militer yang turut diperjuangkan dalam sorotan terhadap Perpres ini, karena menjadi salah satu gambaran bagaimana reformasi TNI berjalan. Tujuan utama atas sorotan ini sederhana, yakni dalam rangka keterbukaan, akuntabilitas, hukum yang berkeadilan, serta tentara professional yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, tunduk terhadap ketentuan hukum nasional.(*)

Penulis Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute