Oleh: Ulya

 

Mengurus negara besar seperti Indonesia tentu tidak sama dengan negara ASEAN lainya yang luas dan jumlah penduduknya tidak lebih setengah dari Indonesia ini. Negara RI terdiri dari 17.504 pulau dan 250 juta penduduk.

Covid 19 telah meluluh lantahkan sendi perekomian negara dan mengakibatkan turunnya penerimaan negara dari segala sector.  Dalam UU APBN 2020 target penerimaan negara adalah sebesar 2.233 T yang  berasal dari sektor pajak, PNBP dan Hibah. Namun realisasi penerimaan negara dari sektor pajak baru sebesar 1.865T, PNBP 367 T dan hibah sebesar 499 Milyar. Jadi terjadi defisit anggaran sebesar 307 T atau sebesar 1,76% dari PDB.

Covid 19 telah mengubah postur penerimaan yang di proyeksikan oleh pemerintah, defisit anggaran negara semakin lebar. Penerimaan negara dari sektor pajak di proyeksikan turun drastis karena slow down atau turunnya aktivitas bisnis, industri dan produksi. Covid 19 telah menghantam berbagai sektor industri dan usaha baik industri besar maupun industri kecil seperti UMK. Tantangan yang begitu besar untuk menyelamatkan itu semua negara hadir memberikan berbagai kemudahan dengan memberikan subsidi insentif fiskal dan moneter. Berbagai kebijakan telah diambil untuk menyelamatkan keruntuhan di berbagai sektor usaha dan industri di tengah merosotnya penerimaan negara. Negara melalui Kementrian Keuangan telah mengeluarkan  Permenkeu No.23/PMK.03/2020.

Dalam Permenkeu ini negara menanggung PPH pasal 21 Wajib pajak, dimana penghasilan sampai 200 juta pertahun atau sebesar lebih kurang 16,5 juta perbulan ditanggung pemerintah sehingga menaikan pendapatan masyarakat berkisa sebesar 14,89 juta rupiah pertahun atau 1,2juta rupiah perbulannya (dihitung dari penghasilan maksimal yang ditanggung pemerintah).

Baca juga :  Nova Indra : PPK Harus Bisa Memastikan Kerja PPDP Sesuai Aturan

Selanjutnya dalam permenkeu ini pemerintah juga memberikan pembebasan terhadap PPh 22 Impor dan pengurangan besar angsuran PPh 25 sebesar 50%.  Dari sisi kebijakan moneter pemerintah juga memberikan subsidi bunga terhadap UMKM yaitu sebesar 34,15T atau sebanyak 60,66juta pemilik rekening penerimaan bantuan.

Berbagai kebijakan dan berbagai bantuan negara untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat terus di gelontorkan oleh pemerintah yang tentunya memberikan beban berat terhadap keuangan negara disamping berbagai subsidi yang telah diberikan sebelumnya sesuai UU APBN tahun 2020 seperti subsidi pupuk dan energi. Subsidi disektor energi pemerintah memberikan tambahan kepada masyarakat akibat covid 19 berupa diskon tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA atau sebesar 3,5T.

Refocus terhadap penggunaan anggaran negara untuk memberikan berbagai subsidi dan bantuan kepada masyarakat  mencapai 406 T yang dialokasikan dan distribusikan melalui kebijakan kesehatan, social safety net, dan dukungan terhadap industri dan usaha. Untuk sektor kesehatan dalam penanganan covid pemerintah memberikan subsidi Iuran BPJS sebesar 75T dengan perincian, pertama, subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah sebesar 3 T. Kedua, Insentif tenaga medis pusat dan daerah 5,9. Ketiga, santunan kematian untuk tenaga medis sebesar 300 milyar. Keempat, belanja penanganan kesehatan untuk Covid 19 sebesar 65,8 T.

Beban berat keuangan negara tidak hanya dari refocus penggunaan anggaran untuk menangani covid disamping turunnya penerimaan negara dari sektor pajak (fiskal), tekanan penerimaan negara juga berasal dari penerimaan negara dari sektor PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam penerimaan negara bukan pajak ini termasuk didalamnya bagi hasil lifting minyak dengan kontraktor migas. Dalam APBN 2020 ditetapkan lifting minyak sebesar 734 ribu barel per hari  (Bph) dengan harga yang dijadikan patokan bagi hasil untuk penerimaan negara adalah sebesar US$63 per barel. Turunnya harga minyak dunia mengakibatkan adanya ketidakpastian produksi yang berakibat tidak akan tercapainya lifting minyak yang ditargetkan pemerintah walaupun SKK migas terus berupaya dan menjaga agar lifting minyak bisa tercapai dengan memberikan berbagai stimulus kepada kontraktor migas.

Baca juga :  Genap 800 Orang Positif Covid-19 di Sumbar Hari ini

Hari ini harga minyak dunia terus merosot sampai diharga US$26 per barel. Penurunan harga minyak ini semakin menambah dalam defisit anggaran Negara. Penurunan penerimaan dari minyak ini berkisar mencapai 62,53 T (mengacu harga patokan sesuai UU APBN 2020). Turunnya harga minyak dunia disamping memberikan tekanan terhadap penerimaan negara juga memberikan tekanan terhadap kontraktor migas yang beroperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya production cost untuk mengexplorasi dan mengexploitasi sumur minyak yang ada dengan harga jual minyak dunia. Tentu kontraktor migas berpikir realistis mengapa harus memproduksi tentu lebih baik import saja karena harga minyak di luar lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia.

Import tentu ini tidak semudah dibayangkan karena akan penurunan produksi atau lifting minyak yang berakibat menurunnya optimalisasi kerja kilang yang ada. Tidak optimalnya kerja kilang tentu menambah fixed cost bagi kontraktor migas belum lagi beban bunga yang harus ditanggung dari pembiayaan investasi kilang. Dengan penurunan produksi minyak sudah pasti kontraktor migas melakukan efisiensi karyawan dan PHK. Hal ini tidak dapat dielakan. Belum lagi akibat covid 19 ini turunnya produksi yang berakibat turunnya konsumsi penggunaan minyak yang berkibat turunnya pendapatan kontraktor migas.

Baca juga :  Seorang Petugas Brankar RSUD Pariaman Positif COVID-19

Memperbanyak import tidak akan menyelesaikan persoalan dengan mudah agar harga minyak domestik bisa segera disesuaikan dengan harga minyak dunia ditengah situasi pandemi ini. Import tentu memberikan efek nilai tukar USD terhadap rupiah dan mengguras cadangan devisa negara. Sesuai APBN 2020 patokan nilai tukar adalah sebesar Rp14.400 rupiah per dolar. Periode Maret dan April nilai tukar rupiah per satu dolar hampir mendekati Rp17.000. Tentu dengan tingginya nilai tukar akan berkibat tingginya harga pembelian import minyak dan tentu secara otomatis belum tentu dapat menurunkan harga minyak domestik. Belum lagi beban logistik distribusi minyak keberbagai pulau yang ditanggung oleh kontraktor migas. Tekanan terhadap kontraktor migas tentu juga menjadi perhatian bagi pemerintah agar kontraktor tidak melakukan PHK terhadap karyawan yang ada.

Berbagai tekanan yang ada tentu ini menjadi ujian berat bagi pemerintah untuk tetap fokus bekerja menyelamatkan penerimaan negara disamping terus berupaya memberikan berbagai kemudahan di sektor usaha. Terakhir melalui keterangan persnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga telah mengalokasikan 25,4 T untuk insentif disektor industri parawisata dengan memberikan subsidi harga tiket perberbangan, hotel dan lain sebagainya.  Semoga tekanan ini segera berakhir dan ekonomi Indonsia kembali reborn dan kegiatan di berbagai sektor usaha kembali berjalan normal.(*)

Penulis Auditor dan Jamaah Online Surau Kucindan