Oleh: Muhammad Taufik

 

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan                               (QS 22:78)

Nabi tidaklah membuat pilihan kecuali yang termudah, selama pilihan itu bukan dosa (Mukhtasar Shahih Muslim, hadist no.1546)

 

Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam beragama. Banyak ayat dan sunnah Rasulullah SAW metasrihkan hal tersebut sebagaimana kutipan di atas, namun pada saat COVID-19 mewabah ia tidak hanya berdapak pada tubuh dan kesehatan manusia, namun ia juga mempengaruhi cara beragama banyak orang.

Sebagai pewaris nabi, ulama dengan otoritas yang dimilikinya melahirkan fikih sebagai bentuk penunjukan ulama terhadap jalan yang benar. Sesunggunya fikih menjelaskan bahwa suatu nilai spritualitas atau sunnah (ibadah) bisa beralih menjadi bentuk spritualitas dan sunnah yang lain tanpa menghilangkan aspek substansinya. Namun masyarakat saja yang belum terbiasa sehingga kerisauan menghampiri diri mereka.

Sejak COVID-19 mewabah, wajah beragama dan keberagamaan masyarakat secara langsung juga ikut mengalami perubahan terutama dalam persoalan ibadah seperti shalat, umrah dan lainya. Tentu saja perubahan tersebut memunculkan pelbagai ekspresi seperti kaget, bingung, sedih, menangis, risau, kecewa dan lain-lainya. Hal ini adalah alamiah dan manusiawi yang menimpa setiap diri yang beriman, namun reaksi yang ditimbulkan atau sikap hukum yang dilakukan tidak boleh melampaui bahkan merusak prinsip-prinsip agama dan maqashid al Syariah (QS 10:37 dan QS 21:107).

Wajah-wajah

Setelah keluar surat edaran MUI Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai level pemerintahan terendah, memang terjadi penurunan drastis jumlah umat Islam melakukan aktifitas di masjid. Namun di beberapa lokasi masih ada masyarakat yang masih berkegiatan di masjid seperti biasa; tetap shalat jamaah, jumat dan memperingati hari besar Islam.

Pertanyaannya, apa yang sesunggguhnya terjadi dalam masyakat dengan fenomena ini. Apa ini berkaitan dengan pemahaman, kebodohan, ketidaktahuan atau pembangkangan? Dalam arsiran ini bisa disimpulkan beberapa golongan. Pertama, golongan yang merasa beragama. Golongan ini merupakan golongan yang memiliki kesadaran beragama tapi tidak ditopang oleh pengetahuan yang cukup. Mereka mengedepankan aspek keyakinan subyektif dibandingkan rasionalitas dan keilmuan khsususnya dalam pemahaman syariah, hukum Islam dan fiqih. Orang ini umumnya kelompok yang beragama setelah dewasa dan kebanyakan menjadi santri online (medsos) dan mengikuti mazhab Googleyah dalam belajar dan memahami agama.

Baca juga :  Pengangkatan Prajurit TNI dan Perwira Polri Aktif Sebagai Pejabat BUMN Melanggar Hukum

Kedua, adalah kelompok terpelajar yang memang memiliki kemampuan agama dan hukum yang baik. Kelompok ini juga membangun konstruksi hukum melalui sumber-sumber yang otoritatif. Kelompok ini bernuansa skriptualis, ideologis dan keras dalam penafsiran.

Ketiga adalah kelompok limbung. Kelompok yang rentan terhadap pengaruh dan sikap yang datang dari luar. Kelompok ondong aia ondong dadak ini akan mengeksperesikan beragama tidak tetap pada pendirian. Ia akan terombang-ambing dalam ragu dan bingung. Dia akan mengikuti arus tanpa memiliki alasan dan argumentasi.

Keempat, adalah kelompok sempalan yaitu kelompok masyarakat yang memisahkan diri dari ajaran agama mainstream. Mereka memiliki tradisi dan keyakinan yang berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam. Ritual-ritual keagamaan mereka biasanya dilakukan dengan berkumpul pada tempat ibadah seperti masjid atau mushala tertentu atau melakukan mobilitas kekantong-kantong masyarakat atau ketempat-tempat suci teretntu..

Kepatuhan Mutlak?

Dalam bukunya Shariah Law, An Introduction,  Muhammad Hasyim Kamali, seorang pakar hukum Islam, mengungkapkan hukum Islam sering digambarkan sebagai keberagaman dalam kesatuan. Artinya, kesatuan dalam prinsip dan keberagaman dalam detailnya, karena para ulama mengakui dan menoleransi perbedaan (ikhtilaf) dalam persoalan yuristik (fiqih). Secara kasat mata bisa terlihat dalam ikhtilaf ini dengan sekurang-kurangnya tujuh mazhab yurispudensi yang bertahan hingga hari ini yang masih memiliki pengikut. Jadi ikhtilaf pada dasarnya berlaku dalam lingkup fiqih yang berkenaan dengan aturan hukum praktis.

Meski keputusan dan fatwa MUI saat ini  mungkin saja belum masuk pada kategori ijma’, namun keputusan MUI dan Pemerintah dan para pakar bisa saja masuk pada kategori ijtihad jamai’ (ijtihad kolektif) berskala nasional karena dilakukan oleh para ulama, sarjana, pakar kesehatan dan medis dan lain-lain di Indonesia. Apalagi ijtihad kolektif yang dilakukan mencegah perpecahan dan ketidakpatuhan banyak orang atau kelompok. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif ini tidak mesti membuahkan satu pendapat yang disepakati. Hanya saja meskipun tidak sampai pada satu kesepakatan pendapat, paling tidak masalah tersebut dimusyawarahkan dan diijtihadkan secara kolektif dan akhirnya mendapat kesepakatan mayoritas. Hasil ijtihad kolektif yang disepakati oleh semua ahli ijtihad dinamakan ijma’ qathi dan karena ia merupakan ijma’ qath’i maka tidak boleh seorangpun menyalahi hukumnya (Hanna, 2012).

Baca juga :  Genius Umar Serahkan Beasiswa Saga Saja untuk 36 Mahasiswa Pariaman Berprestasi

Apa yang dilakukan adalah umat Islam mesti mempertimbangkan hal-hal diatas, terlebih lagi apa yang menjadi perdebatan berkaitan dengan kelangsungan kehidupaan manusia; bukan masalah hilal, penetapan tanggal hari raya, dan lain-lain. Perbedaan tidak pada posisi yang sustantif namun pada hal perincian (furu’). Disinilah tarjih (preferensi) menemukan ekspresi yang valid. Pelarangan shalat berjamaah di masjid  yang dikelurakan oleh Pemerintah dan MUI mengumkan muaranya. Pelarangan ini bukan shalatnya, namun berjamaahnya karena ada uzur syari’i yang menyebabkan sesuatu itu tidak dibolehkan seperti karena virus dan wabah yang menular.

Ulama menyebutkan hifz al nafsi (menjaga diri) jika bertentangan dengan hifz al din (menjaga agama) maka didahulukan menjaga diri. Raison d’etrea adalah agama akan lumpuh dan tidak bisa didirikan jika tubuh tidak sehat dan tertular virus. Jangankan menunaikan kewajiban sosial dan kewajiban lainnya, mendirikan kewajiban pribadi saja seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain tidak akan bisa dan mungkin dilaksanakan. Karenanya menjaga agama saat ini adalah dengan menjaga diri dan keluarga dari wabah virus. Itulah jalan jihad sekarang karena menghapus kesengsaraan (raf’al haraj) dan mencegah keburukan (daf’al al dharar) sebagai prinsip syariah berlaku saat ini. Ulama mayoritas dan umara (pemerintah) sudah bersatu membuat konsesus dan kesepakatan, maka senyatanya segala khilaf tidak berlaku lagi karena keputusan pemerintah menghilangkat pereselisihan dan kebijakan pemimpin terhadap masyarakat tentu berpandukan kemaslahatan serta tidak mungkin ulama itu sepakat dalam menyesatkan umatnya apalagi ini bukan ranahnya politik. Sementara di kaidah lain, meski diri merasa sehat namun penyebaran virus itu tidak hanya berkaitan dengan diri, namun juga penyebaran bagi orang lain, maka itu bertentangan dengan dengan prinsip Islam yang menjelaskan tidak boleh membuat mudharat bagi diri sendiri dan  bagi orang lain.

COVID-19 terus memakan korban. Setiap saat angka statistik terinfeksi dan kematian terus merangkak naik. Kapan ini akan berakhir hanya Allah SWT yang tahu. Wajah masyarakat diliputi ketakutan dan kekuatiran, namun sebagian masyarakat masih disibukan dengan persoalan perbedaan (ikhtilaf) bahkan ada yang “tidak peduli” dengan himbauan. Perpaduan argumentasi teologis, medis dan kesehatan menjadi penting dalam membaca peristiwa ini saat sekarang. Oleh sebab itu dalam situasi dan kondisi sebagaimana dirasakan sekarang sesunggunya kepatuhan mutlak sangat dibutuhkan dalam memerangi COVID-19.

Baca juga :  KPU Sumbar Mulai Coklit Data Pemilih Pilkada 2020

Ironisnya, semenjak surat edaran MUI dan Pemerintah keluar (3 kali jumat sampai sekarang), namun masih ada yang tetap melakukan kegiatan keagamaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang menjadi cacatan adalah para mubaligh yang masih memenuhi undangan jamaah untuk melakukan kegiatan keagamaan yang menggumpulkan orang seperti menjadi khatib, penceramah, memberikan materi kuliah subuh dan sebagainya.

Sejatinya, para mubaligh ini mampu menjadi corong kemaslahatan lebih umum, bukan mengambil sikap berseberangan. Sudah semestinya MUI mengevaluasi praktik seperti ini bahkan kalau memungkinkan mengelurkan fat        wa yang lebih progresif. Jadi fokus persoalan tidak hanya pada masyarakat saja namun para mubaligh dan ustazd juga mesti dihimbau untuk membatalkana atau mengatur ulang jadwal-jadwal ceramah mereka. Dan sebagai jalan keluar tentu saja para mubaligh dan ustadz bisa menggunakan media online dan virtual dalam berdakwah. Banyak media yang bisa digunakan seperti Youtube dan lain-lain bahkan melalui media online daya jangkaunya lebih luas dibandingkan dengan ceramah offline. Wallahu a’lam bishawab (*)

Muhammad Taufi, Wakil Pemimpin Redaksi inioke.com