Padang, inioke.com–Pemerintah melalui Kemenkumham beberapa waktu telah menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ke DPR untuk dilakukan pembahasan. R-Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

R-Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tersebut justru kemudian mendapat sorotan yang massif di publik.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menilai justru R-Perpres tersebut tidak mengatur dua pondasi pokok pelibatan TNI, yakni pelibatan yang berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dan kerangka criminal justice system.

Dalam pembahasan terkait RPerpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tersebut, Ikhsan diawal menjelaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pasal 43I UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“RPerpres ini justru tidak menyebutkan sama sekali bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” ujar Ikhsan dalam diskusi bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Unand yang disiarkan online, Rabu (20/5).

Baca juga :  Pemkot Pariaman bersama TNI-Polri gelar apel siaga bencana

Dalam R-Perpres ini, yang diatur hanya perihal pelibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pasal lainnya justru mengatur penindakan hanya berdasarkan perintah Presiden.

“Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP. Sementara Pasal 8 ayat (2) dalam Perpres ini justru menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam penindakan hanya berdasarkan perintah Presiden”, tambah Ikhsan.

Padahal, menurut Ikhsan, secara eksplisit Pasal 7 ayat (3) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI sudah mengatur bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Untuk Perang (OMUP) dan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sementara terkait kerangka criminal justice system, menurut Ikhsan, kategori terorisme yang notabene adalah tindak pidana, seharusnya membuat mekanisme penanganannya tunduk kepada sistem peradilan umum.

“Kategori Terorisme yang termasuk ke dalam tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 pon 1 UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, membuat mekanisme penanganannya tunduk kepada sistem peradilan umum, yang notabene wilayah sipil,” jelas Ikhsan.

Baca juga :  Dituntut 5 Bulan Penjara, Wakil Bupati Sijunjung Siapkan Pledoi

Bahkan dalam pengaturan terkait pelaksanaan operasi territorial, sebagaimana diatur pada Pasal 4 (2), memberi legitimasi kepada TNI untuk terlibat lebih jauh dalam wilayah sipil, karena domainnya berupa pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial.

Menurut Ikhsan, pasal ini justru berpotensi menimbulkan tindakan represi aparat dan merenggut ruang kebebasan publik, terlebih dengan tidak adanya kerangka criminal justice system.

Dalam penutupnya, Ikhsan mengatakan bahwa aturan main perihal criminal justice system ini sudah diatur dalam TAP MPR No.VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

“Pengaturan semacam sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No.VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang mengamanatkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, seharusnya dapat dilaksanakan,” tutup Ikhsan. (boy)