Oleh : Yosnofrizal

 

Pendemi Corona Virus Disease (Covid) 19 yang berawal dari Wuhan, China kini telah sangat menghantui dunia. Penyakit yang disebabkan virus  yang berasal dari kelalawar ini telah meluluhlantakkan sistim kesehatan dan ketahananan ekonomi masyarakat di sebahagian besar negara. Berbagai negara di dunia, bahkan harus menggelontorkan dana ratusan sampai ribuan trilyun agar bisa bertahan dari serangan virus yang mematikan ini, baik yang digunakan untuk memperkuat sistim kesehatan, maupun untuk mengurangi dampak ekonomi dari serangan virus.

Tak terkecuali Indonesia. Negara ini dalam melawan Covid 19 mau tidak mau harus merevisi seluruh anggaran yang dimiliki agar bisa berhasil menjadi pemenang dan  selamat dalam perang melawan Corona. Mulai dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten hingga APB Desa terpaksa harus diubah untuk memenuhi kebutuhan dana agar sistim kesehatannya dapat bertahan  dan risiko ekonomi dapat ditanggulangi.

Bagi Indonesia ini memang pilihan sulit. Karena dengan mengubah anggaran yang ada, itu berarti banyak kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tahun sebelumnya harus terhenti dan dialihkan untuk penanganan Covid 19 dengan segala dampaknya.  Tapi pilihan tersebut harus diambil pemerintah sebagai bentuk kerja keras dalam menghadapi bahaya Covid 19 yang tidak saja menghantam sistim kesehatan dan kehidupan perekonomian negara, tapi kalau tidak terkelola dengan baik juga menganggu keutuhan bangsa.

Untuk tahun 2020 ini, kita patut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menekankan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak corona dengan mengalihkan anggaran pembangunan untuk bantuan langsung tunai  karena memang bantuan langsung itu yang paling dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi. Namun tentu kebijakan tersebut  tidak bisa terus dilanjutkan pada kegiatan pembangunan 2021. Meski sejatinya tetap bertujuan mengatasi dampak Covid -19 yang berefek jangka panjang, kebijakan yang diambil untuk tahun tahun mendatang, harus dianggap sebagai sebuah titik balik atau sebuah blessing disguise menata ulang kembali tatanan ekonomi masyarakat yang mengedepankan membangun kekuatan sendiri atau kemandirian bangsa.

Baca juga :  Naskah "Syair Nagari Taloe Terendam 1890", Catatan Pribumi Tentang Bencana Banjir

Disini lah letak pentingnya  perencanaan pembangunan kedepan, harus meletakan ketahanan pangan sebagai basis utama pembangunan. Amat miris kita mendengar hingga saat ini masih mengandalkan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Satu ironi misalnya, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sayuran-sayuran, satu komoditi yang seharusnya bisa terpenuhi secara mandiri mengingat bangsa ini dikarunia alam yang subur dan iklim yang cocok, kita Indonesia harus mengimpor dengan nilai yang mencapai trilyunan rupiah. Karena itu, tepatlah kiranya, selain bertujuan untuk menanggulangi dampak ekonomi Covid 19, pembangunan diarahkan mendorong kemandirian pangan bangsa.

Peran Dana Desa

 Dana Desa adalah satu sumber dana yang strategis untuk pembangunan yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi dampak panjang Covid 19 sekaligus mendorong kemandirian pangan bangsa.

Mengapa Dana Desa? Karena dana desa adalah salah satu pendanaan yang pengelolaannya langsung menyentuh masyarakat di akar rumput atau masyarakat di perdesaan yang meski dampak ekonominya tidak segawat masyarakat diperkotaan, tapi juga merasakan dampak ekonomi wabah Corona.

Di samping itu, kebanyakan dari masyarakat di perkotaan juga berasal dari perdesaan. Masih besarnya angka mudik atau pulang kampung pada musim lebaran ini meski telah dilarang pemerintah menunjukan bahwa yang paling terdampak diperkotaan adalah mereka  yang berasal dari perdesaan yang kebanyakan mengisi sektor pekerjaan informal di perkotaan, seperti buruh harian lepas, pedagang kaki lima atau para pekerja di berbagai pabrik yang kini terpaksa di PHK. Mereka inilah yang susungguhnya terpaksa pulang kampung karena bagi mereka sulit untuk bertahan di kota. Dalam kontek ini, Dana Desa harus pun mampu menjawab keberadaan mereka yang pulang kampung ini agar bisa hidup bertahan di desa.

Alasan mendasar lain adalah utamanya kawasan perdesaan adalah kawasan pertanian yang menjadi basis utama pembangunan kemandirian pangan bangsa. Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk memunculkan beragam kegiatan sesuai dengan kewenangan desa yang membantu penumbuhan  kemandirian pangan di tingkat desa. Akan sangat banyak kegiatan pembangunan di desa sesuai kewenangan yang bisa dimunculkan sebagai kegiatan mengatasi dampak Covid 19 sekaligus mendorong kemandirian pangan berbasis desa.

Baca juga :  Sidang Perdana, Komisi Informasi Sumbar Terapkan Protokol Kesehatan

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dibuat pemerintah desa  mendorong warga desa memanfaatkan pekarangan rumah. Pekarangan adalah lahan yang pasti hampir tersedia dan cukup di rumah-rumah warga di desa. Ini adalah potensi besar memenuhi kebutuhan pangan seperti sayur sayuran. Pengelolaanya pun tidak terlalu sulit karena ibu-ibu yang ada dirumah dapat diberdayakan dalam pengelolaan tanaman pekarangan. Tinggal lagi pemerintah desa menyediakan fasilitas seperti bibit, olibag dan mungkin juga pupuk kandang.

Pemanfaatan pekarangan ini juga bisa mendorong warga desa memelihara berbagai ternak yang tidak membutuhkan halaman luas seperti itik, ayam, puyuh atau ternak lain yang cocok dipelihara di pekarangan. Fasilitasi usaha itu yang dulakukan melalui anggaran desa. Akan lebih baik lagi, kalau dorongan itu juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal sehingga uang yang dpakai akan berputar didesa . Otomatis ini akan menjadi stimulus ekonomi masyarakat perdesaan yang sedang menghadapi dampak wabah Covid 19.

Contoh lain adalah pengolahan lahan terlantar atau setengah terlantar yang sesungguhnya  banyak tersedia di desa. Lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan memenuhi pangan utama seperti padi, jagung, kedele atau pangan lain yang amat dibutuhkan. Kuncinya adalah kesesuaian lahan dan kondisi lahan dengan pangan utama yang akan dikembangkan. Pemerintah desa bisa membantu bibit dan sarana  pengolahan lahan.

Yang mungkin juga bisa dikerjakan pemerintah desa memperbaiki sarana dan prasana pertanian di desa seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani atau mempermudah akses ke sarana produksi. Untuk hal ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Desa. Namun ke depan intensitas dan kuantitasnya tentu lebih ditingkatkan lagi sehingga keberadaan sarana dan prasana itu betul betul mendukung upaya kemndirian pangan di desa.

Baca juga :  Sumbar Bersiap Menuju "New Normal"

Sesungguhnya bila digali lebih dalam lagi, akan lebih banyak lagi kegiatan yang bisa disebutkan sebagai upaya pemerintah memanfaat dana desa sesuai kewenangan desa dalam mengatasi dampak ekonomi dari wabah Covid 19 sekaligus mendorong kemandirian pangan bangsa.

Yang penting lagi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut prinsip Padat Karya Tunai yang khususnya menekankan memperbanyak upah yang diterima masyarakat tetap dilanjutkan Bahkan upah tersebut harus diperluas tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan fisik, tapi juga dikembangkan pada kegiatan non fisik, sehingga kegiatan yang bersumber dari Dana Desa bisa dinikmati rakyat dan tentunya bisa membantu masyarakat dari himpitan ekonomi akibat wabah  kini belum terlihat kapan berakhirnya.

Dukungan Kebijakan

Masa -masa bulan Juni, Juli hingga September mendatang adalah waktu yang krusial bagi desa dalam menyusun perencanaan desa. Saat itulah desa memulai menyusun perencanaan, mulai dari Musyawarah Desa,  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berujung pada penyusunan APBD tahun 2021.

Karena itu, penting bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang jelas mendorong agar desa bisa memfokuskan kegiatan pembangunan desa tahun 2021 untuk mendukung masyarakat  dalam menghadapi dampak ekonomi corona sekaligus mendorong kemandirian pangan. Peraturan Menteri Desa yang mengatur prioritas penggunaan Dana  Desa Tahun 2021 Peraturan  Menteri Keuangan, hingga peraturan turunan ditingkat kabupaten harus mampu menegaskan kebijakan Dana Desa dalam mendukung penanganan dampak ekonomi dan kemandirian pangan ini.

Yang tak kalah penting adalah dukungan dari berbagai intansi di supra struktur pemerintahan, terutama di Pemerintahan Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.(*)

Penulis adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Agam.