Padang, inioke.com–Keakuratan data dan sesuai realitas di desa atau nagari menjadi kunci Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) berjalan dengan baik. Semua pihak, terutama stakeholder yang menangani data kemiskinan menjadi kontributor dan validator terhadap data tersebut.

“Satu desa atau nagari satu data,” kata Koordinator Konsultan Pendamping Wilayah II Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPW II – P3MD) Sumbar, Feri Irawan.

Pemerintah Indonesia mengucurkan BLT melalui anggaran Dana Desa untuk masyarakat mulai April hingga Juni tahun ini. Hal tersebut dilandasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sasaran untuk penerima BLT diprioritaskan kepada Keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain Kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

“Pengawasan BLT DD ini oleh pemerintah daerah, camat dan BPD, BAMUS, BPRN atau BMN. Diharapkan juga peran serta seluruh komponen masyarakat. Diharapkan proses ini dari awal pendataan sampai pendistribusian kepada yang berhak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Baca juga :  Fadly Amran : "Cashless" Cara Mudah Berstransaksi

Dijelaskan Feri, setelah dilakukan mekanisme pendataan oleh relawan desa lawan covid-19, masyarakat akan menerima BLT Dana Desa Rp600 ribu tiap bulan perkepala keluarga (KK).

Mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 terfokus mulai dari RT, RW dan Desa atau Nagari. Terkait hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil dengan agenda tunggal validasi dan finansial data. Kemudian dokumennya ditandatangani oleh Kepala Desa atau Wali Nagari. Selanjutnya dilaporkan ke Camat dan Bupati, agar bisa dicairkan.

“Diharapkan data akurat yang dicacah Tim Relawan Desa atau Nagari dan ditetapkan melalui musyawarah tersebut betul-betul kondisi ril masyarakat setempat. Sehingga BLT DD tepat sasaran dan tidak ada ada protes atau penolakan dari pihak manapun. Disinilah peran krusial pendamping desa sebagai mitra Tim Relawan dan fasilitasi pemerintahan Desa atau Nagari,” papar Feri, sembari menyampaikan kalau pendamping desa se Sumbar tetap bekerja dengan protokol pencegahan COVID-19. (boy)