Padang, inioke.com–Makna besar PSBB ketika perubahan prilaku pencegahan di masyarakat menjadi kebiasaan dan budaya ke depan. Ini menjadi pondasi masyarakat untuk menghadapi gelombang pandemi berikutnya dan pasca PSBB berakhir. Perlu inovasi intervensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prilaku upaya pencegahan terhadap COVID-19.

“Makna sebenarnya PSBB ini mengedukasi masyarakat agar lebih protektif sehingga menjadi budaya bagi masyarakat, agar kedepannya lebih disiplin dalam penanganan kasus-kasus yang sama,” ungkap pakar epidemiologi Unand, Defriman Djafri, dalam konferensi video dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, Senin (4/5) malam.

Defriman menjelaskan, makna dari PSSB yang diberlakukan hampir 2 minggu seakan-akan tren kasus positif COVID-19 tersebut naik. Hal ini dimungkinkan, masyarakat pada umumnya memahami konsep PSBB sama artinya dengan konsep Lockdown. Sehingga masyarakat dari perantauan langsung pulang kampung.

“Berdasarkan prosedur tetap (protap), masyarakat yang baru datang dari luar Sumatera Barat harus melakukan karantina selama 14 hari. Namun kebanyakan masyarakat tersebut tidak disiplin dalam melaksanakannya, sehingga mengakibatkan munculnya kasus positif COVID-19 yang baru. Maka antara pemahaman PSBB dan kedisiplinan masyarakat kemungkinan memicu peningkatan tren kasus positif covid-19 di Sumatera Barat,” paparnya.

Baca juga :  Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Sumbar Mampu Tampung 600 Pasien Positif

Selain itu, lanjutnya, dari sekian banyak kasus positif covid-19 di Sumatera Barat, Orang Tanpa Gejala (OTG) persentasenya mencapai 43 persen. Berarti hampir setengahnya adalah OTG. Apabila dikaitkan dengan pemeriksaan di batas kabupaten/kota yang hanya melakukan pemeriksaan identitas serta pengukuran suhu tubuh, ternyata hampir sebagian besar kasus positif tersebut digolongkan kepada OTG. Artinya, pengecekan di batas kabupaten/kota tersebut masih belum efektif karena adanya OTG tersebut.

“Perlu berfikir bersama mengoperasionalkan di lapangan. Perlu kearifan lokal atau local wisdom dalam implementasi di lapangan, saling bahu membahu dalam menangani dan pengendalian COVID-19 ini,” tuturnya.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand ini juga akan menyampaikan beberapa rekomendasi terkait evaluasi PSBB kepada Gubernur Sumbar hari ini (5/5).

“Kami akan melakukan rapat dengan Gubernur terkait evaluasi PSBB. Dalam rapat evaluasi tersebut kami tidak hanya akan menyampaikan jumlah kasus positif COVID-19. Apakah PSBB ini diperpanjang atau tidak tentu harus memperhatikan dan mempertimbangkan enam item aturan PSBB tersebut berjalan atau tidak. Seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan,” ungkapnya.

Baca juga :  Hendri Septa Tutup MTQ Virtual Antar Pelajar dan Mahasiswa

Empat kelompok masyarakat

Defriman menggolongkan empat kelompok masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat peduli. Contohnya masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kelompok ini disebut sebagai kelompok yang aman.

“Kemudian, kelompok masyarakat  yang memiliki pengetahuan rendah namun sangat peduli. Contoh masyarakat yang fanatik terhadap sebuah kepercayaan namun rendah dalam pengetahuan. Kelompok ini termasuk berbahaya karena dapat kita contohkan seperti adanya masyarakat yang menolak penguburan jasad korban postif COVID-19 di kampungnya. Selain itu seperti adanya kasus yang mengucilkan orang dan keluarga yang positif COVID-19. Kelompok ini dapat kita sebut dengan kelompok yang panik,” paparnya.

Selanjutnya, kata Defriman, kelompok masyarakat  yang memiliki pengetahuan tinggi namun tidak peduli. Contohnya masyarakat yang memahami flattening the curve sehingga muncul rasa meremehkan pandemi ini.  Maksudnya masyarakat yang paham akan pengetahuannya terkait penyebaran COVID-19, bagaimana proses penularannya serta mengatasinya, sehingga menganggap remeh pandemi ini. Kelompok ini termasuk kedalam kelompok yang anggap enteng dan kadang-kadang sok tahu.

Baca juga :  Pemkab Tanah Datar Mulai Distribusikan BST kepada Masyarakat

Terakhir, kelompok masyarakat yang pengetahuan rendah dan sangat tidak peduli. Contohnya masyarakat yang hanya berharap untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan yang jelas dapat makan dan merasa kenyang. Kelompok ini digolongkan kedalam kelompok yang tidak terjangkau.

“Pada umumnya masyarakat kita berada pada kelompok kedua dan ketiga, sehingga peran kita selaku akademis dan pemerintah harus memberikan pendidikan yang jelas kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19 ini, pungkas Defriman. (boy)