“Tidak hanya angka-angka kasus positif saja ditampilkan ke publik setiap hari. Namun, juga ditampilkan berapa persentase masyarakat menggunakan masker, disandingkan dengan angka-angka kasus positif itu.”

 

Pengambil kebijakan harus mengevaluasi secara konsisten terkait parameter epidemiologi yang dibuat oleh akademisi. Tidak bisa begitu saja mengambil kesimpulan secara snapshot.

“Contoh, kalau hari ini yang positif sedikit, jangan jadikan itu untuk kedepannya sudah aman, seperti sekarang ini baru saja kita menerapkan new normal, kasus positif telah melonjak tinggi,” kata epidemiolog Universitas Andalas, Defriman Jafri, kepada inioke.com.

Menurut Defriman, prediksi-prediksi yang dibuat oleh akademisi dari UI, ITB, Unand, dan seterusnya, sebenarnya sebagai warning untuk kesiapan bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Kata kuncinya dalam epidemiologi, covid-19 bicara terkait penularan ke orang-orang.

“Sebenarnya banyak parameter epidemiologi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, tidak hanya berdasarkan kepada kasus positif saja. Seperti, bagaimana kesiapan masyarakat, bagaimana sistem kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan juga tenaganya, apakah sudah membayangkan kalau akan terjadi skenario terburuk. Itu yang saya ingatkan kepada Gubernur. Mungkin, Gubernur dalam hal ini ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti adanya desakan ekonomi, desakan pariwisata, dan sebagainya. Kalau kami sebagai epidemiolog atau Kesehatan Masyarakat berprinsip lebih baik mencegah daripada kita terinfeksi,” ungkap Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand ini.

Baca juga :  Dharmasraya Terima Penghargaan Nasional Kampung Iklim

Ia tidak menampik bakal ada lagi gelombang penularan covid-19 dalam pilkada 9 Desember nanti.

“Ya, kita lihat saja angka hari ini, orang bisa saja mengatakan Sumatera Barat sudah aman. Lalu bagaimana dengan provinsi lain di Indonesia, apakah sudah dapat kita katakan aman. Sedangkan, kebanyakan orang dari luar Sumatera Barat yang masuk dan nantinya akan menularkan covid-19, apakah hal itu telah menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh Pemerintah,” ulasnya.

Disampaikannya, tidak hanya angka-angka kasus positif saja ditampilkan ke publik setiap hari. Namun, juga ditampilkan berapa persentase masyarakat menggunakan masker, disandingkan dengan angka-angka kasus positif.

“Mungkin ide saya ini tidak menjadi hal yang menarik bagi Pemerintah, karena mungkin saya dianggap terlalu ekstrem untuk itu. Pada dasarnya saya lebih mementingkat keselamatan dan kesehatan masyarakat dibandingkan dengan ekonomi ataupun sektor lainnya,” papar Defriman.

Terkait protokol kesehatan, ia menyampaikan, protokol kesehatan sebagai upaya intervensi Pemerintah dalam mencegah resiko penularan covid-19 lebih luas lagi. Namun, dengan banyaknya protokol kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah ataupun masing-masing instansi membuat masyarakat menjadi bingung.

Baca juga :  Dari 687 Spesimen 14 orang Positif Covid-19 Hari ini

“Tapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah protokol kesehatan tersebut ada sanksinya bagi masyarakat yang tidak menjalankannya. Karena apabila kita bicara aturan atau protokol, maka kita akan berbicara law and reward. Apabila protokol tidak ada law and reward-nya maka protokol akan menjadi sekedar dokumen saja,” pungkasnya. (tim inioke)