Oleh: Israr Iskandar

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, kritik dan sorotan terhadap kinerja Pemerintah dalam mengatasi keadaan darurat terasa makin kencang. Hal itu dalam batas tertentu bisa dipahami, karena sistem demokrasi kita (berbeda dengan sistem otokrasi) memang menyediakan ruang luas bagi masyarakat untuk mengekpresikan segala aspirasinya kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Tak hanya itu, krisis kesehatan yang berdampak pada krisis sosial ekonomi akut saat ini jelas adalah urusan publik. Sesuai Konstitusi, pemerintah pada semua tingkatan yang memang harus bertanggungjawab atas keselamatan warganya. Kalau lamban, kritik sudah pasti akan datang. Jangankan lamban, bergerak sigap saja tetap akan mendapatkan sorotan. Dalam ruang publik yang bebas, terhadap apa yang dikerjakan pemerintah dan lembaga publik lainnya, selalu akan ada “celah” dan “cela” bisa “disorot” oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah pada semua tingkatan (walaupun kondisi seperti saat ini memang sangat sulit) harus memastikan bekerja sesuai dengan standar maksimal. Sebagai pejabat dan aparatur pemerintahan, tidak usah pula baper, bahkan defensif atau bahkan sibuk melakukan “serangan balik” terhadap para pengkritik, kecuali jika apa yang disampaikan sudah kebablasan, tidak berdasar atau melanggar ketentuan hukum.

Baca juga :  Begini Kata MUI Solok Selatan tentang Dibolehkan Shalat Jumat Saat PSBB

Memang dalam demokrasi, apapun kondisinya, ruang kontestasi politik seakan tidak ada liburnya. Bahkan di masa darurat seperti sekarang ini, ruang-ruang kontestasi (yang bernilai gagasan maupun sekedar unjuk kekuatan) untuk rancangan-rancangan politik mendatang (di pusat maupun daerah) terasa makin terbuka dan menemukan momentumnya pula. Momen apapun saat ini, disadari atau tidak, dianggap etis atau tidak, akan mudah dikaitkan agenda kontestasi-kontestasi politik mendatang itu.

Memang kita membayangkan pada momen mengatasi krisis dan bencana Covid-19, semua pihak semestinya bersatu, bahu-membahu mengatasi keadaan, sekalipun tidak boleh mengurangi kritisisme publik (sebagai warga negara yang baik) terhadap aneka kebijakan pemerintah maupun perilaku kekuasaan pada semua tingkatan. Kondisi pandemi korona sekarang luar biasa, menimpa seluruh dunia. Tidak ada presedennya, bahkan menjadi krisis kesehatan paling parah dalam sejarah umat manusia. Solusinya bahkan tidak hanya menyangkut kapatuhan warga mengikut anjuran pemerintah dan bantalan ekonomi memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terpukul, tetapi juga kesuksesan dunia sesegera mungkin menemukan vaksin yang sangat dibutuhkan itu.

Baca juga :  HM Nurnas : Riau Jangan Anggap PAP PLTA Koto Panjang "Pitih Sanang", Ada Air Mata dan Darah Masyarakat Sumbar di Sana!

Memang untungnya negara kita sejauh ini punya sesuatu yang tidak semua negara memilikinya, yakni social capital luar biasa. Rasa solidaritas kebangsaan sejauh ini masih tetap terjaga. Di tengah bencana akut, berbagai bentuk solidaritas untuk membantu mengatasi krisis kesehatan dan dampak akutnya bagi perekonomian negara dan masyarakat bermunculan di mana-mana.

Namun masalah ini tentu ada batasnya juga, yakni sampai limit kemampuan warga menanggung beban berat tersebut. Inilah konteksnya untuk sementara ini mengapa kepatuhan terhadap anjuran pemerintah harus paralel dengan kewajiban negara dalam memberikan bantalan (apapun namanya dan apapun bentuknya) yang memadai bagi warganya, terutama kepada mereka yang betul-betul terpukul akibat pandemi. Ibaratnya, pahitnya harus sama-sama ditahan.

Oleh karena itu, politik apapun semestinya diarahkan secara konstruktif untuk mengatasi tidak hanya krisis kesehatan, tetapi juga dampaknya secara sosial ekonomi, yang ujungnya untuk mengantisipasi dampak sosialnya. Inilah agenda politik kebangsaan jangka pendek dan menengah, selain kemudian mendorong agenda jangka menengah dan panjang yakni memperkuat kapasitas negara dan kapabelitas pemerintah menghadapi segala kondisi ke depan, termasuk dalam konteks kedaruratan, kegentingan dan ketidakpastian.(*)

Baca juga :  Institut Teknologi Padang Bagikan Paket Sembako di Delapan Kecamatan

Israr Iskandar, dosen sejarah politik FIB Unand