Padang, inioke.com–Baliho calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang difasilitasi KPU Sumbar, tidak ada pelanggaran dalam desain dan materi alat peraga kampanye (APK) tersebut. Bahkan, Bawaslu Sumbar juga sudah memutus bukan pelanggaran.

“Desain dan materi APK tersebut dibuat oleh masing-masing paslon. Diperiksa oleh Pokja untuk memastikan sesuai aturan dan diparaf oleh masing-masing tim kampanye paslon. Tidak ada pelanggaran dalam desain dan materi tersebut. Hanya saja mungkin publik keliru memahami karena tidak sepenuhnya mengerti terkait defenisi alat peraga kampanye. Ini yang perlu kita edukasi bersama-sama. Bawaslu juga sudah memutus bukan pelanggaran tapi akan kami koordinasikan kembali dengan tim kampanye empat paslon agar tidak ada sakwasangka,” ungkap Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Gebril Daulai, Selasa (17/11).

Sebelumnya, ada persoalan paku pada desain APK dua paslon pada baliho yang difasilitasi KPU Sumbar. Salah satu paslon mendesain paku tanda coblos pada gambar APK dengan kentara. Gambar tersebut menimbulkan persepsi, KPU Sumbar mengarahkan pemilih. Namun, diterangkan Gebril, mekanisme pemakaian desain APK tersebut telah disetujui oleh semua pihak, termasuk tim kampanye paslon.

Baca juga :  Santri Tanpa Pesantren: Penganut Mazhab "Googleiyah"

“Desain dan materi APK itu ruang kreativitas masing-masing paslon, yang penting tidak melanggar aturan. Ada yang menonjolkan tagline, ada yang menonjolkan nomor urut, ada yang menggunakan tanda coblos pada foto paslon dan ada juga yang menggunakan tanda coblos pada nomor urut paslon. Semua kita serahkan ke masing-masing paslon. KPU Sumbar hanya menfasilitasi pencetakannya,” ujar Gebril.

Selain itu, lanjut Gebril, masing-masing paslon juga diinformasikan, untuk APK jenis billboard akan dibuat dalam satu frame untuk memastikan terpenuhinya asas adil dan setara.

“Jika dibuat terpisah justeru jadi persoalan karena setiap titik pemasangan billboard memilki nilai strategis dan nilai promosi yang berbeda,” tukuknya.

Pernyataan Gebril ini diperkuat Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, pertimbangan menggabungkan desain dan materi APK dari seluruh paslon menjadi satu dalam desain billboard dan videotron adalah kesetaraan dan keadilan bagi masing-masing paslon.

“Jika desain tidak digabungkan atau dibuat secara terpisah, akan menimbulkan ketidakadilan bagi paslon. Hal ini disebabkan tidak ada satupun media pemasangan di satu tempat yang mengakomodir 4 Paslon secara terpisah, terkait dengan lokasi pemasangan,” tandasnya. (ioc)

Baca juga :  Hendri Septa Sampaikan Nota Pengantar Keuangan RAPBD 2021