Padang, inioke.com–Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat bersama Duteg Harindo Konsultan, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, Dinas PUPR Sumbar, Walhi Sumbar dan utusan lima nagari dari Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau, yaitu Nagari Lubuk Batingkok, Koto Tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Taeh Baru, dan Gurun.

Rapat dengar pendapat membahas masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Sumbar-Riau ini berlangsung di DPRD Sumbar, Selasa (10/11).

Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Desrio Putra mengharapkan stakeholder melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan ninik mamak, wali nagari, terkait pembangunan jalan tol tersebut.

“Kalau ada masyarakat tidak setuju, berikan pemahaman, serta harus ada ganti rugi layak terhadap lahan-lahan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol tersebut,” ujar Desrio Putra.

Menurut Desrio, pembangunan jalan tol di Sumbar tidak sama dengan di pulau Jawa, dengan hamparan pertanian atau lahan luas mungkin hanya dimiliki oleh satu orang.

“Sedangkan di Sumatera Barat ada kemungkinan pemilik lahan tidak begitu luas, tetapi jika lahannya tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol, terus kemana mereka akan pindah. Nah itu harus dicarikan solusinya,” ujar politisi Gerindra ini.

Baca juga :  Asisten 1 Ikuti Festival PPM Universitas Pertamina

Lanjut Desrio, pihak perencana tidak mesti mempertimbangkan biaya kompensasi murah, tetapi juga mempertimbangkan dampak paling minim.

“Kita mengingatkan konsultan perencana jalan tol Padang-Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan jalan tol,” ujarnya.

Dikatakan, Desrio Putra, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal

‚ÄúTapi ada tiga alternatif yang disiapkan pelaksana, yaitu dengan tetap mempertimbangkan supaya tidak banyak pemukiman dan lahan produktif yang terkena serta biaya konstruksi yang tentu lebih rendah. Itu masih tahap desain awal, baru diputuskan mana jalur yang paling tepat. Kemudian, dilanjutkan dengan proses detail enginering design (DED),” ujarnya. (ioc/rilis)