Padang, inioke.com–Keterbukaan informasi publik sebuah keniscayaan bagi pemerintah. Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga negara pengawal keterbukaan informasi sangat berperan penting. Dalam penerapan keterbukaan informasi publik tersebut, jurnalis atau wartawan memiliki peran strategis untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam memberitahu masyarakat terkait haknya terhadap informasi.

“Pemerintah yang menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu kemana dan untuk apa dananya digunakan. Untuk itu keterbukaan informasi menjadi sebuah keniscayaan. Sangat kecil sekali informasi yang tidak boleh dibuka, misalnya, menyangkut rahasia negara. Tetapi selama sepuluh tahun menjadi Gubernur Sumbar, hampir semua informasiĀ  kita buka, sehingga Sumbar menjadi provinsi informatif,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Keterbukaan Informasi bagi Jurnalis di Suasso Restoran, Senin (2/11). Workshop ini ditaja oleh Komisi Informasi Sumatera Barat dengan peserta para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar.

Irwan Prayitno menyampaikan, untuk menjamin keterbukaan perlu lembaga yang dibentuk dengan undang-undang. Komisi Informasi sebagai lembaga negara berperan penting mewujudkan keterbukaan informasi tersebut. Di samping itu, jurnalis atau wartawan harus mendukung keterbukaan informasi publik tersebut. Dalam hal ini, sinergi penting untuk mencapai target keterbukaan informasi.

Baca juga :  BNNP Sumbar Ajak Masyarakat dan Lintas Sektor Bersinergi Berantas Narkoba

“Informasi yang terbuka akan menjadikan pemerintah bertanggungjawab. Ini ciri negara demokrasi dan maju. Tanpa keterbukaan informasi akan menjadikan negara otoriter,” pungkas Irwan.

Keterbukaan informasi dalam open government

Akademisi FISIP Unand, Ilham Aldelano Azre, dalam paparannya saat workshop bersama FJKIP tersebut menitikberatkan keterbukaan informasi oleh pemerintah dalam mewujudkan open government.

“Ada tiga kata kunci dalam keterbukaan informasi publik, yakni komitmen transparansi, partisipasi dan, kolaborasi,” kata Azre.

Jadi, sebutnya, dengan UU keterbukaan informasi publik ini mewajibkan seluruh aparatur negara memaparkan kegiatannya yang menggunakan anggarannya.

Ruh dari transparansi keterbukaan publik itu, menurut Azre ada tiga, pertama adanya open data (keterbukaan data), open service (keterbukaan pelayanan) dan open procces (keterbukaan proses). Menurutnya, konsep dimana semua informasi akan dibuatkan dalam bentuk digitalisasi, merupakan konsep awal (kuno) dari tahapan keterbukaan informasi.

“Internet bisa dijadikan sarana percepatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Namun, keterbukaan informasi publik ini jangan hanya sebagai sebuah syarat saja. Tapi bagaimana bisa meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan keterbukaan informasi, dan hal itu lahir dari bottom up, bukan dari top down. Kehadiran KI sebagai enduring yang tujuannya mendorong masyarakat kritis terhadap keterbukaan informasi, sehingga open government bisa terwujud,” ungkapnya.

Baca juga :  Wabah corona tidak pengaruhi kunjungan wisatawan ke Solok Selatan

Penjelasan Azre dipertegas narasumber dari Kominfo Sumbar Indra Sukma, dimana mereka tetap mendongkrak PPID utama kabupaten dan kota, serta berbagai OPD untuk melakukan transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan berbagai anggaran, yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak.

“Kita tetap mendorong bagaimana PPID kabupaten dan kota serta OPD melakukan peningkatan Keterbukaan informasi publik, sehingga orang bisa melihat dan mencermati, untuk bisa melakukan koreksi bersama,” ulas Indra Sukma.

Dia juga mengatakan, memang anggaran untuk peningkatan keterbukaan tergolong besar, namun semua itu secara bertahap akan terus ditingkatkan, sehingga menjadi jauh lebih baik kedepannya.

FJKIP Sumbar dan kolaborasi keterbukaan informasi nagari

Sementara itu, Ketua FJKIP Sumbar, Gusriyono, mengungkap peran penting FJKIP sebagai mitra KI Sumbar dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam keterbukaan informasi. Ia menyampaikan konsep 3C (conect, collaborate, celebrate) dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengetahui haknya terhadap informasi.

“Connect itu menghubungkan antara pemberi informasi dengan peminta informasi. Dalam hal ini kita mendorong pemerintah sebagai pemilik sekaligus pemberi informasi untuk terbuka. Sementara di sisi lain, kita juga mengajak masyarakat sebagai peminta informasi untuk paham dengan haknya terhadap informasi serta aturan memintanya, sehingga mereka tidak takut lagi untuk meminta jika membutuhkan informasi tertentu,” tutur Redaktur Pelaksana inioke.com ini.

Baca juga :  Begini Teknis Pelaksanaan PSBB di Sumbar

Sedangkan, collaborate atau kolaborasi, melakukan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga negara dalam sosialisasi keterbukaan informasi. Salah satunya, partisipasi aktif masyarakat nagari dalam keterbukaan informasi melalui media.

“Di samping mendorong penyampaian informasi nagari melalui situs resmi nagari tersebut, kita juga akan buat semacam konsorsium media nagari-nagari ini. Jadi, ada satu media daring nantinya, yang akan menampung informasi dari semua nagari,” katanya.

Untuk sampai pada tahap ini, imbuhnya, tentu akan dibenahi dulu sumber daya manusia di nagari tersebut, terkait penulisan berita, feature, infografis, foto dan video, serta hal-hal lainnya, melalui pelatihan-pelatihan. Dengan demikian, media ini akan menjadi sumber informasi utama tentang nagari di Sumbar yang menarik untuk dikunjungi.

“Rencana ini sudah kita sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar untuk berkolaborasi. Kemudian kita juga mendukung Renstra KI Sumbar dalam keterbukaan informasi berbasis nagari. Kita siap berkolaborasi untuk mewujudkannya,” paparnya.

Terakhir, ujarnya, ketika pemerintah dan masyarakat sudah sejalan dalam keterbukaan informasi, maka sampailah pada tahap merayakan (celebrate) keterbukaan informasi itu benar-benar sebagai sebuah keniscayaan. (ioc)