Padang, inioke.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, mengharapkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2020. Coklit yang dilakukan KPU Padang terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra, mengatakan, meski tidak ada Pilkada di Kota Padang, namun KPU Padang berperan dalam Pilkada Sumbar.

“Meski kita di Padang tidak ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Serentak 2020 ini, tapi tahapan coklit tetap kita laksanakan guna memastikan dan merapikan data pemilih untuk Pilkada Sumbar,” ujar Riki dalam sambutannya saat membuka Diskusi Sosialisasi Pilgub Sumbar 2020, antara KPU Kota Padang dengan Jurnalis Media Siber, di Kupi Batigo, Rabu (29/7).

Untuk pemutakhiran data pemilih, lanjut Riki, KPU Kota Padang merekrut 1.936 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang disebarkan untuk 104 kelurahan di Kota Padang. Petugas akan mengunjungi rumah pemilih satu persatu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kegiatan ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga :  Pseudo Religiusitas Dunia Maya

“Petugas akan mendatangi semua rumah penduduk guna mencocokkan dan memperbarui data pemilih,” ujar Riki.

Penyampaian Riki ini diperjelas oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Padang, Arianto, sebagai narasumber dalam diskusi tersebut. Disampaikan Arianto, saat ini PPDP sedang melakukan perbaikan data pemilih, meliputi, pemilih baru atau pemula, perbaikan data kependudukan, serta mendata pemilih yang tidak lagi memiliki hak pilih.

“Dalam pemutakhiran data pemilih ini, PPDP akan mencoret pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat untuk memilih, seperti meninggal, data pemilih ganda, dan tidak lagi tinggal di tempat domisili sebelumnya,” ungkap Arianto.

Dilanjutkannya, pemilih yang akan didaftarkan sebagi pemilih adalah genap berusia 17 tahun atau sudah menikah, berdomisili di daerah pemilihan sesuai KTP elektronik atau surat keterangan, tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri, serta tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan atau berkeputusan hukum tetap.

“Hingga 24 Juli kemarin, PPDP KPU Padang telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sekitar 60 persen atau 653.571 pemilih,” tandasnya.

Baca juga :  Jembatan di Sikabu Ambruk, Satu Meninggal

Di samping itu, ujar Arianto, KPU Kota Padang juga membuka WA center di nomor kontak 082268082788 untuk pengaduan bila belum terdaftar sebagai pemilih. Untuk mencek terdaftar atau belumnya bisa dilihat melalui website lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

Kepentingan Jurnalis dan KPU 

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumbar, Muhammad Mufti Syarfie, menyampaikan, dalam penyelenggaraan Pilkada ini, harus diidentifikasi seberapa besar-kecilnya kepentingan jurnalis terhadap KPU dan seberapa besar-kecilnya pengaruhnya terhadap pekerjaan KPU.

“Kalau kita letakkan posisinya ke dekat sumbu, misalnya KPU itu suatu orbit, itu kepentingan wartawan ini terhadap KPU kecil cuma, tapi pengaruhnya besar. Sekarang menjadi tugas KPU Padang, melihat lagi pengaruh besar ini sebagai oposan sifatnya, yang membahayakan bagi KPU Padang, atau netral,” ungkap mantan komisioner KPU Sumbar ini, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

KPU juga harus mengemas informasi yang ingin disampaikan. Karena kepentingan Jurnalis adalah informasi sejelas-jelasnya yang bisa dikritik.

“Tanpa itu, tidak menarik untuk diberitakan,” tukasnya. (ioc)