Padang, inioke.com–Covid-19 makin menjadi ancaman nyata, apalagi positivity rate Sumbar mengalami kenaikan. Jika tidak bisa dikendalikan, maka Sumbar bisa menjadi zona merah penyebaran covid-19.

Tiga lembaga negara di Sumbar, Ombudsman, Komisi Informasi dan Komnas HAM, yang membentuk Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 (CPPC), menggelar diskusi secara virtual untuk mencari formula menekan penyebaran covid 19 pada Kamis (20/8).

Dalam diskusi itu, dr Andani Eka Putra yang didaulat sebagai pembicara utama, menyebut harus dilakukan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang covid-19 ini.

“Dari tingkat atas sampai ke nagari dan jorong harus dilakukan penyadaran ke masyarakat, dan semua lini harus bergerak, namun yang paling penting tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah harus paham tentang covid-19 ini,” jelas dr Andani.

Andani juga menegaskan dalam memutus penyebaran harus dilakukan 5P yaitu pendidikan, pelacakan, pemeriksaan, pengobatan dan pengkarantinaan.

Sementara plt Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman menyebut sudah melakukan upaya edukasi tersebut. Namun banyak kendala yang dihadapi di tengah masyarakat.

Baca juga :  BKKBN Sumbar Targetkan 17 Ribu Akseptor KB dalam Harganas

“Di kampung-kampung, masyarakat terjebak dengan pemikiran yang salah tentang covid-19 ini, seperti virus tidak menyerang petani tapi hanya pejabat, ini terjadi di lapangan. Di Solsel kita merekrut edukator untuk memberikan edukasi ke masyarakat,” terang Abdul Rahman.

Sari Lenggogeni yang hadir sebagai pembicara menekankan kepada lemahnya kepercayaan masyarakat, karena termakan informasi hoaks.

“Edukasi memang jadi jalan terbaik, saya sendiri mengalami bagaimana masyarakat tidak mau melakukan swab karena takut, mereka berpikir swab itu sakit, banyak informasi salah yang dipercaya oleh masyarakat,” tukas Riri, panggilan akrabnya.

Juru bicara gugus tugas penanganan covid 19 Sumbar, Jasman menambahkan tidak hanya masyarakat yang perlu diedukasi, bahkan kepala daerah di kabupaten/kota juga perlu diberikan penyadaran.

“Zona hijau dianggap seperti penghargaan, akibatnya ada satu kepala daerah yang tidak mau mengirimkan sampel ke labor unand, agar daerahnya dikategorikan hijau,” tukuk Jasman.

Diskusi yang dimoderatori oleh Adel Wahidi ini ditutup oleh Buya Masoed Abidin. Buya memberikan pemahaman tentang merdeka di tengah covid bukan berarti bebas.

Baca juga :  Pasar Pusat Payakumbuh Tutup, Pasar Ibuh Tetap Buka Sesuai Protokol Kesehatan

“Merdeka itu patuh, taat dan disiplin. Secara positif, covid-19 ini adalah anugerah karena mengajarkan kita untuk patuh dan disiplin, makanya buya mengimbau masyarakat, ikutilah protokol kesahatan, Insya Allah kita bebas dari covid-19,” nasehat buya.

Diskusi yang berlangsung selama 3 jam tersebut menjadi catatan bagi CPPC Sumbar.

“Akan ada banyak tugas selanjutnya bagi cluster pengawasan ini, kita akan menyusun langkah tindak lanjut untuk mengawasi, memberikan masukan, serta melakukan aksi nyata,” kata koordinator CPPC, Yefri Heriani, diamini oleh Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska dan Kepala Komnas HAM Sumbar, Sultanul Arifin. (ioc/rilis)