Padang, inioke.com–Pernyataan Pemprov Sumbar mengembalikan pelaksanaan PSBB ke kabupaten/kota sebagai sesuatu yang aneh. Dalam otonomi daerah, provinsi adalah perpanjangan tangan pusat, setiap kebijakan yang dikeluarkan maka harus diimplementasikan oleh daerah. Hal tersebut menimbulkan pandangan, provinsi tidak serius karena tidak bisa memiliki tanggapan langsung ke daerah.

Begitu disampaikan dosen FISIP Unand, Rozidateno Putri, menanggapi pernyataan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumbar, Jasman Rizal, dalam diskusi publik bersama Redaksi inioke.com, Rabu (20/5) lalu. Diskusi ini membicarakan penegakan kebijakan dan pelayanan publik berkenaan PSBB di Sumbar.

Jasman Rizal, yang mewakili Pemprov Sumbar, menyebutkan,  dalam pelaksanaan PSBB ada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah.
Ia mencontohkan pada PSBB tahap satu, belum diatur mengenai shalat berjamaah. Kemudian, pelaksanaan PSBB tahap dua saat memasuki bulan Ramadan, maka kebijakan mengenai shalat berjamaah ini dibuat.

Menurut Jasman, masyarakat memiliki tingkat antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat pada partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan PSBB. Meski begitu, ia juga menyebutkan bahwa beberapa hal mesti dievaluasi lagi.

“PSBB itu secara umum ada peningkatan. Namun kita menyadari dalam berbagai hal ada yang harus diperbaiki. Di daerah-daerah ada semacam kesadaran warga yang tinggi. Nampak dalam partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap PSBB. Di Padang tampaknya masih ada kekurangan yang terjadi. Padahal PSBB itu sendiri sudah ada pedoman-pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaannya. Namun kita tidak memiliki sanksi-sanksi dan kita juga tidak mau adanya sanksi bagi para pelanggar. Dalam perjalanan waktu, ada perbedaan yang signifikan,” ungkapnya.

Baca juga :  Cegah COVID-19, Bus MPM Hentikan Operasional

Pemerintah, kata Jasman, merasa terbantu oleh PSBB ini, terutama berhubungan dengan kontrol orang-orang masuk.

“Pada PSBB tahap satu kita tidak bisa mengontrol orang-orang masuk. Poinnya adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan pintu-pintu masuk ke Sumatera Barat. Sebelumnya kasus yang ada itu adalah kasus-kasus impor. Saat pintu telah kita tutup maka pola berubah menjadi transmisi lokal. Dengan itu kita bersyukur bisa melacak kasus-kasus ini by name by adress,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan PSBB tergantung kepada daerah. Provinsi hanya mengeluarkan regulasi, sedangkan pelaksanaan dikembalikan kepada masing-masing daerah.

“Jadi provinsi menyediakan regulasi dan kabupaten/kota berhak melaksanakan penerapannya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing,” tuturnya.

Apa yang disampaikan Jasman terkait menyerahkan pelaksanaan PSBB ke daerah dianggap aneh oleh Rozidateno Putri. Menurutnya, hal ini membuat tidak adanya standarisasi dalam pelaksanaan PSBB. Rozi berpendapat, pada level pelaksana paling bawah, mereka berimprovisasi.

“Tidak ada simulasi dan standar untuk dilaksanakan. Pada PSBB pertama, harus turun dari mobil karena terdapat kerumunan sehingga itu justru menghadirkan kerumunan. Inilah bentuk improvisasi dari para pelaksana tugas di lapangan,” ungkapnya.

Baca juga :  Pemrov Sumbar Akan Promosikan Wisata Bebas Covid-19

Sedangkan, tokoh masyarakat dan praktisi hukum, Yul Akhyari Sastra, berpendapat, yang lebih penting adalah isi dari PSBB itu, sehingga kita mampu secara optimal untuk menangkal penyebaran wabah. Pemerintah adalah hulu dari kebijakan itu, maka harus memiliki aturan-aturan yang jelas dan tidak multi-tafsir dalam implementasinya.

Ia menerangkan penanggungjawab dari kewajiban ini adalah Gubernur kemudian diturunkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan itu harus sinkron. Menurutnya, aturannya pelaksanaannya sama tapi pemaknaan dan pelaksanaannya itu berbeda dengan daerah.

“Saya melihat bahwa apa yang membuat ini tidak optimal bukannya orang-orang kecil, karena bisa saja masyarakat melihat atau mencontoh apa yang dilakukan orang-orang elit,” katanya.

Dari segi aturan, ada yang bersifat lokal, sektoral dan lain-lain. Dalam kasus ini karena provinsi Sumbar diberikan tanggung jawab, maka seluruh daerah harus melaksanakannya. Jika melaksanakan aturan itu maka tidak boleh berlawanan dengan regulasi yang ada di atasnya. Intinya adalah bagaimana menutup arus masuk dari daerah luar. Jika harus masuk maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

Baca juga :  Menjaga Keselamatan serta Kesehatan Penyelenggara dan Pemilih Tiap Tahapan

“Beberapa daerah memang tidak sama mengimplementasikan. Artinya aparat juga tidak memiliki pemahaman yang sama. Maka aparat juga harus diberikan bekal untuk menghadapi kondisi seperti ini,” katanya.

Hal yang menarik, pemerintah hanya banyak menyebarkan data-data mengenai jumlah kasus bukan substansi dari PSBB itu sendiri. Hal ini berguna untuk mengedukasi masyarakat dan bukannya untuk menakut-nakuti.

“Setiap pelaksana harus paham dengan aturan itu sendiri. Kita lihat ternyata banyak fenomena pelaksana itu tidak paham dan menjalankan aturan itu secara tekstual.
Mereka mematuhi undang-undang atau protokol COVID-19. Masalahnya undang-undang dari pemerintah juga tidak jelas,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat hukum kesehatan, Firdaus Diezo, menyampaikan tidak ada sistem kesehatan dunia yang mampu menahan penyebaran virus.

“Negara-negara dunia keteteran menghadapi wabah ini. Kita juga melihat bahwa kita keteteran dalam menghadapi pandemi ini,” kata Firdaus.

Daerah menjadi eksekutor kebijakan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini PSBB. Namun sayangnya, masih terdapat para pejabat publik yang justru melanggar pelaksanaan PSBB ini. Hal ini menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut-ikutan melanggar.

“Kalau orang di bawah melihat orang di atas bisa melanggar hukum, mereka cenderung akan mengikutinya,” tutup dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti ini. (pat)