Padang, inioke.com–Informasi di tengah pandemi seperti suluh yang memberikan penerangan kepada masyarakat dalam perang yang tak tahu wujud musuhnya disebut Covid-19 ini.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, di sela diskusi webinar bertema Fenomena Keterbukasn Informasi Publik (KIP) di tengah Pandemi Covid-19, Kamis (7/5). Diskusi menggunakan aplikasi zoom meeting ini ditaja oleh Komisi Informasi Jawa Barat dengan Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB).

Selain Adrian Tuswandi, diskusi ini juga diikuti komisioner KI lainnya, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari.

Sementara Rektor UMB, Prof Suyatno mengatakan jangan biarkan masyarakat Indonesia tersesat karena informasi hoax di tengah covid-19 ini.

“Informasi itu hak publik tidak saat pandemi saja, jadi badan publik seperti Gugus Tugas jangan ragu untuk memberikan informasi ke publik seluruh Indonesia. Jangan sampai terdepan pula informasi netizen di media sosial yang kebenarannya perlu diuji kembali,”ujar Prof Suryatno.

Ia mencontohkan, data BLT masih dicurigai publik tidak tepat sasaran. Belum lagi apa benar jumlah pasien positif dan meninggal dunia sebagaimana diumumkan Jubir Gugus Tugas Pusat setiap hari.

Baca juga :  Brando Bantu Atasi Kekurangan APD di Sumbar

“Artinya apa, insting curiga publik itu lebih kuat ketimbang kesepahamannya terhadap data informasi yang ada. Ini harus ada perbaikan kedepan dalam mengemas informasi pas dan tepat untuk masyarakat luas,” ujar Suyatno.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana narasumber diskusi webinar menyampaikan topik pentingnya keterbukaan informasi di tengah pandemi.

“Manfaat keterbukaan informasi adalah transparansi dan akuntabilitas di badan publik. KI  Pusat menilai saat pandemi negara dengan Gugus Tugasnya hadir dan informasi disampaikan sudah pas, tepat dan benar,” ujar Gede.

Ia menambahkan Komisioner KI harus bisa berkontribusi positif di saat covid-19 ini.

“Tidak hanya komisioner semua elemen harus berkontribusi positif menghadapi Covid-19. Jangan membuat atau memantik kagaduhan yang tidak perlu, kita Komisi Informasi tugas kita apa pastikan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU terlaksana di saat pandemi ini,” ujar Gede Narayana.

Corona Rintawan staf khusus BNPB menyebutkan coronavirus adalah mahkota dia mudah dihancurkan oleh penghancur lemak.

“Resep mencegah terpapar Covid-19 ini adalah physical distancing, pakai masker dan cuci tangan selalu,”  ujar Corona Rintawan.

Baca juga :  Penyandang Disabilitas Paling Terdampak COVID-19, Jangan Lupakan Mereka

Menurut Rony, moderator diskusi webinar, semberawut dan awut-awutan kondisi pandemi hari ini, pangkal semuanya adalah informasi.

“Ketika informasi itu tidak jelas dan tidak benar maka selama itulah pandemi ini semberawut penanganannya dan diterima publik,” ujar Roni.

Diskusi webinar berlangsung hangat dihadiri hampir seluruh Komisioner KI se Indonesia.

Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi, mengatakan pengelolaan informasi publik, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sumbar dan kota/kabupaten lain cukup komit serta konsisten terhadap keterbukaan informasi publik.

“Ada penyebutan nama pasien positif tapi sudah memperoleh izin dari si pasien sendiri, lalu ada penyampaian inisial dan ada umur dan jenis kelamin dan daerah asal disebutkan tapi tidak detil, artinya para juru bicara Covid-19 paham dengan informasi dikecualikan,” ujar Arif.

Sedangkan Tanti Endang Lestari mengatakan soal data penerima program jaring pengaman sosial dampak Covid-19 juga sudah pas.

“Bahkan kemarin Gubernur Sumbar tegas minta walikota dan bupati buka nama dan alamat penerima JPS dan ada saluran pengaduan publik, ini jelas untuk transparansi dan akuntabilitas dan meningkatkan trust publik kepada pemerintah,” ujar Tanti. (io/rel)

Baca juga :  Dari 687 Spesimen 14 orang Positif Covid-19 Hari ini