Padang, inioke.com–Konflik di tubuh Partai Demokrat masih terus bergulir. Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat 2021 terus mencuat, membuat fraksi-fraksi partai Demokrat gerah.

Oleh karena itu, DPD Partai Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) mengambil sikap tegas akan memecat kader yang mendukung KLB.

Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Sumbar HM Nurnas menegaskan, di Sumbar mulai dari DPD sampai DPC, hingga fraksi kabupaten dan kota tetap bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami tidak pernah goyah, sampai detik ini selalu bersama AHY. Kami tidak setuju dan memprotes keras KLB,” ungkapnya pada wartawan.

Dilanjutkannya, komitmen mendukung AHY termuat dalam bentuk surat pernyataan. Lebih dari itu, Demokrat Sumbar akan memecat kader jika terbukti mendukung KLB.

“Kami akan pecat kader yang membelot. Kami patuh dengan keputusan kongres yang mengamanahkan AHY sebagai Ketum,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu sudah biasa dalam partai politik. Nurnas meminta tingkat elit untuk menghentikan perseteruan itu.

“Sudahlah hentikan perseteruan ini, Sumbar tidak akan goyang, 19 kabupaten dan kota di Sumbar sudah menyatakan sikap,” tegasnya.

Baca juga :  KPU Kabupaten Solok lantik 70 PPK untuk pilkada 2020

Nurnas juga berkomentar soal tujuh kader partai tersebut diberhentikan secara tidak hormat oleh Ketum AHY. Nurnas menerangkan, pemecatan telah melalui kajian mendalam mulai dari rapat oleh mahkamah partai hingga majelis.

“Jangan sampai ada di daerah yang mengikuti, terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terima sanksi pemberhentian,” tukasnya.

Untuk diketahui, DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada 7 kader yang terlibat dalam gerakan kudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan Nurnas tersebut diperkuat dengan adanya pertemuan Pimpinan Partai beserta anggota DPR-RI dapil 1 Darizal Basir serta dapil 2 Rieska Oktoberia dan DPRD Partai Demokrat (Fraks Demokrat) se- Sumatera Barat, di salah satu restoran di kota Padang, Kamis (4/3/2021)

Dalam pertemuan tersebut, Darizal Basir anggota DPR-Ri mengatakan, apa yang mereka lakukan dalam membackup ketua umum DPP Demorat AHY merupakan langkah menjaga kehormatan dan Marwah partai.

“AHY adalah ketua umum yang sah dan legal sesuai AD/ART Partai, juga legal menurut aturan perundang-undangn berlaku, juga merupakan panji-paanji partai, yang wajib dijaga kehormatan dan Marwah nya,” tegas Darizal, yang pernah 2 kali menjabat kepala daerah di Sumatera Barat.

Baca juga :  Sumbar Dukung Kebijakan Pusat Patuhi Protokol Kesehatan

Dalam pertemuan para pimpinan partai dan anggota fraksi DPR-RI serta DPRD se- Sumbar tersebut juga ditegaskan, kalau yang akan mengadakan kudeta melalui KLB bukan lagi kader partai, apa lagi pengurus, maka apa yang akan mereka lakukan itu ilegal, dan pemerintah melalui aparat Kepolisian harus bisa mengantisipasi dan membubarkan, karena akan menimbulkan riak-riak di seluruh Indonesia.

“Kami dengar mereka yang akan melakukan munaslub, bagaimana bisa? Sementara mereka bukan pengurus dan kader partai, tentunya ini merupakan pelanggaran besar dan wajib untuk dicegah oleh pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat nanti,” tambahnya lagi.

Pernyataan sikap fraksi-fraksi Partai Demokrat dan pimpinan partai, dengan jelas mengatakan tetap setia pada AHY, menolak pengambil-alihan secara inskonstitusional melalui KLB, dan akan terus berjuang kehormatan partai Demokrat.

Dengan diberhentikannya tujuh kader senior itu yang membuat gaduh tersebut, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie, maka akan membuat kondusifitas. (rel)

Baca juga :  Padang Panjang Raih Penghargaan Kota Sangat Inovatif IGA 2020