Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

DPRD resmi interpelasi Gubernur Sumbar, Supardi: enam fraksi setuju, hanya PKS menolak
DPRD resmi interpelasi Gubernur Sumbar, Supardi
OKE News

DPRD resmi interpelasi Gubernur Sumbar, Supardi: enam fraksi setuju, hanya PKS menolak 

Padang, inioke.com – Enam fraksi DPRD Sumatera Barat menyepakati menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di Padang, Senin, mengatakan dengan telah disepakatinya oleh anggota DPRD, maka hak interpelasi resmi menjadi interpelasi oleh lembaga.

Interpelasi terhadap pengelolaan BUMD dan aset daerah disepakati oleh enam fraksidari tujuh fraksi DPRDSumbar yang ada. Fraksi yang sepakat yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, PDIP-PKB.

Sementara itu Fraksi PKS tidak menyetujui penggunaan hak interpelasi tersebut.

Selain itu, penggunaan hak interpelasi terkait perjalanan dinas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno seluruh fraksi tidak menyepakati

Rapat paripurna internal sendiri dihadiri oleh 56 orang anggota DPRD hadir.

Pengambilan suara atau votingdilakukan dengan berdiri sesuai instruksi Ketua DPRD Supardi.

Sebanyak 46 anggota DPRD setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah.

Sementara 10 lainnya tidak setuju yang merupakan fraksi PKS seluruhnya.

Menurut Supardi, sesuai aturan interpelasi dapat ditetapkan jika disetujui oleh setengah jumlah anggota DPRD lebih satu.

Baca juga :  Lantaran kesal, nenek berusia 62 tahun asal Agam menusuk suaminya hingga ususnya berburai

“Sementara jumlah pendukung interpelasi sudah melebihi ketentuan,” kata

Dalam rapat paripurna ini pengusul yang diwakili Ketua Fraksi Golkar Afrizal menyampaikan jawaban terkait pertanyaan, pernyataan, dan penambahan materi yang diberikan oleh perwakilan seluruh fraksi pada rapat paripurna pertama, Jumat (28/2).

Penggunaan hak interpelasi hanya pada materi kebijakan gubernur terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah. Sedangkan interpelasi soal kebijakan ke luar negeri gubernur tidak jadi dilaksanakan.

Seluruh fraksi sepakat tidak menggunakan hak interpelasi soal kunjungan luar negeri namun gubernur diingatkan agar kunjungan ke luar negeri benar-benar efektif dan bermanfaat terhadap pengembangan daerah. (*)

Pewarta : Mario Sofia Nasution
Editor: Mukhlisun
(ANT)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Required fields are marked *