Padang, inioke.com—Komisi I DPRD Sumbar dan Riau bertemu di Padang. Pertemuan ini dalam rangka kunjungan kerja DPRD Riau ke DPRD Sumbar.

”Pertemuan dua DPRD Sumbar dan Riau ini menjadi ruang penting dalam sharing terkait pengelolaan transparansi dan keterbukaan informasi publik,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen, saat bertemu dengan DPRD Riau di Ruang Sidang I DPRD Sumbar, Selasa (23/6).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto lebih menekankan kunjungan kerja dalam rangka interaksi dan sharing tentang Komisi Informasi dan pengelolaan informasi publik.

”Dua lembaga di Riau, Komisi Informasi dan KPID Riau sebentar lagi akan berakhir masa periodesasi jabatannya. Terus bagaimana mengelola informasi publik di Sekretariat Dewan apa karena UU keterbukaan informasi publik semua informasi harus diberikan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Riau Markarius mengatakan penting ke Sumbar karena dua komisi di Sumbar baru dilantik 2019 dan melalui rekruitmen.

”Bagaimana proses akhir periode dan perpanjangan, lalu bagaimana pembentukan Panitia Seleksinya, ini yang perlu kami gali,” ujarnya.

Baca juga :  Menjalani Masa Lockdown di Rantau Selandia Baru

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri menegaskan Komisi I DPRD Sumbar tetap komit mem-back-up dua lembaga bentukan UU ini.

”Ada kontiniutas kita dengan dua lembaga ini yaitu Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar secara berkala sehingga harmonisasi terjalin erat,” ujar Syamsul Bahri.

Hal itu diakui Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska, ada peran strategis DPRD dalam penguatan keterbukaan informasi publik.

”Di Sumbar semua stakeholder baik Gubemur dan DPRD Sumbar sangat perhatian terhadap kerja Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Nofal.

Sementara Adrian menegaskan untuk Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran enam bulan sebelum akhir periode jabatan harus memberitahukan kepada Gubernur.

”Enam bulan sebelum akhir periode, lalu Gubernur akan menugaskan dinas terkait untuk proses pembentukan panitia seleksi yang di SK-kan langsung oleh Gubernur. Selain itu, Gubernur bisa juga memperpanjang jabatan dengan alasan jelas dan biasanya perpanjangn itu sampai komisi informasi terbaru dilantik,” ujar Adrian.

Terkait keterbukaan informasi publik, Adrian mengatakan tidak semua informasi harus diberikan ke masyarakat. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat DPRD sangat penting.

Baca juga :  Sidang Perdana, Komisi Informasi Sumbar Terapkan Protokol Kesehatan

“Silahkan PPID membuat standar layanan informasi publik di Sekwan, dan PPID punya hak tolak untuk berikan informasi atas dasar identitas pemohon informasi tidak jelas dan LSM tidak berbadan hukum Republik Indonesia,”ujar Adrian.

Pertemuann dibuka Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen dihadiri ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Anggota Komisi I DPRD M Ridwan, Ketua Komisi Informasi Nofal Wiska, Sekwan DPRD Sumbar Raflis, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi dan Kabid IKP Kominfo Sumbar Indra Sukma. Dari DPRD Riau dipimpin wakil ketua dewannya Hardianto dengan anggota Komisi I DPRD Riau. (ioc/rilis)