Padang, inioke.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 atau new normal. Hal itu disepakati dalam rapat pimpinan internal secara tertutup di ruang sidang utama DPRD Sumbar, kemarin.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan dalam rapat itu disepakati untuk membuat Perda. Namun cuma perda itu tidak boleh lari dari batas kewenangan provinsi.

“Kewenangannya ruang lingkup menyangkut ASN, provinsi, dan lain-lain,” kata Supardi.

Ia mengatakan adapun nanti kota/kabupaten merujuk yang sama sesuai kewenangan kota/kabupaten, yang objeknya sama.

“Terutama yang objeknya masyarakat, tentunya itu lebih banyak gawenya kota/kabupaten,” jelasnya.

Menurutnya perda tersebut apakah inisiatif DPRD atau tidak, pada prinsipnya tak ada persoalan.

“Namun kita melihat kalau ada percepatan, tentu akan lebih cepat perda tersebut disiapkan oleh Gubernur. Nanti disampaikan ke DPRD, makanya tadi kita sudah kirim surat ke Gubernur, sehingga dipercepat proses penyiapan perda tersebut, termasuk naskah akademiknya. Kita juga nanti bisa mem-follow up perda tersebut karena ini kebutuhan mendesak, sehingga berharap cepat diselesaikan,” terangnya.

Baca juga :  New Normal, Objek Wisata di Bukittinggi Kembali Ramai

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan niatnya secara lisan di depan anggota dewan terkait perda tatanan kehidupan baru. Niat tersebut disambut baik oleh anggota dewan agar tatanan kehidupan baru bisa berjalan dengan baik. (mdj)