Padang, inioke.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengelar rapat paripurna pengumuman dan penetapan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan 2016- 2021.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, berdasarkan pasal 101 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014, salah tugas dan kewenangan DPRD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentiannya.

“Izinkan kami atas nama lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat mengumumkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan 2016-2021,” ujar Supardi di DPRD Sumbar, Kamis (7/1).

Keputusan DPRD tersebut diberi nomor 1/SB/Tahun 2021 tentang usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan tahun 2016- 2021

“Masa jabatan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur efektif 30 hari lagi. Berhubung tidak ada kewajiban kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan kepada DPRD sesuai Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019,” ujar Supardi

Baca juga :  Ketua Gebu Minang dan LKAAM : KAMI Tidak Perlu Ada di Sumbar

Dikatakan Supardi, penyelenggaraan pemerintah 5 tahun banyak kemajuan. PDRB jauh meningkat, derajat kesehatan dan rata- rata lama sekolah juga mengalami kemajuan.

“Untuk kesinambungan pembangunan daerah, kiranya saudara Gubernur dapat menyusun blue print pembangunan daerah selama 5 tahun masa pengabdiannya, untuk pedoman gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2020,” ujarnya.

Rapat dihadiri Sekda Provinsi Sumbar, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, Bapemperda dan pimpinan badan kehormatan, anggota DPRD Sumbar mengikuti secara virtual dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis. (rilis)