Bukittinggi, inioke.com–Semua permohonan sengketa hasil pemilihan serentak 2020 di Sumbar ditolak Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan kepada publik, KPU Sumbar dan kabupaten/kota telah bekerja dengan benar dan akuntabel.

“Tidak ada menang dan kalah dalam sengketa ini. Hanya saja dengan ditolaknya semua permohonan pemohon oleh MK, membuktikan KPU Sumbar dan kabupaten/kota telah bekerja sesuai aturan,” ujar Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, dalam rapat evaluasi penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di Novotel Bukittinggi, Senin (5/4/2021).

Ada 7 perkara pemilihan di Sumbar yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dengan termohon KPU Sumbar dan KPU Kabupaten/Kota. Ketujuh perkara itu, 2 perkara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan termohon KPU Sumbar. Kemudian perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, dan Solok.

Dari ketujuh perkara itu, kecuali perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, ditolak MK melalui keputusan dismisal. Sedangkan perkara Kabupaten Solok diputus dalam sidang lanjutan.

Baca juga :  Pengemudi taksi daring di Sumbar tolak Permenhub 118

“Saat ini, ada satu perkara lagi yang dilaporkan ke MK, yaitu Pesisir Selatan, terkait status hukum Bupati terpilih. Hanya saja laporan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan peserta pemilihan,” ungkap Yanuk.

Terkait evaluasi, Ketua Divisi Perencanaan, Program dan Data KPU Sumbar, Nova Indra, menyampaikan, fungsi divisi hukum memberikan kehangatan kepada divisi lainnya. Untuk penting mengaji bagaimana kehangatan itu ditransformasikan ke masing-masing divisi.

“Saya sangat tergelitik dengan evaluasi KPU kabupaten/kota terkait data pelanggaran yang disampaikan Bawaslu. Mestinya, KPU kabupaten/kota juga punya data sendiri sesuai fakta sebagai pembanding untuk mematahkan data Bawaslu tersebut. Kecenderungannya KPU kabupaten/kota tidak ada perlawanan terhadap data yang disampaikan oleh Bawaslu tersebut karena tidak punya data,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjutnya, data pelanggaran itu sudah ada sejak tahapan dimulai.

“Proses pelanggarannya kita tahu karena ada datanya. Fungsi pengawasan internal sudah berfungsi atau belum. Data terkait pengawasan secara internal ada atau tidak. Sehingga ada nilai baik atau buruk yang mesti kita petik,” papar Nova Indra.

Baca juga :  Mahyeldi-Audy Pendaftar Pertama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

Kemudian, kata Nova Indra, perlu riset atau kajian setiap divisi. Tujuan menganalisis atau meneliti tiap divisi ini agar tampak dengan jelas apa yang harus dilakukan.

“Misalnya, riset atau penelitian terkait penafsiran regulasi antara KPU dan Bawaslu, yang sering tidak sama,” pungkasnya.

Rapat evaluasi yang berlangsung 5-6 April 2021 ini diikuti oleh Ketua dan Divisi Hukum, serta Subag Hukum KPU kabupaten/kota di Sumbar. Di samping itu hadir juga kuasa hukum KPU Sumbar dalam perkara Pilgub 2020, kepolisian dan jurnalis. (ioc)