“Pemerintah harus mengeluarkan pernyataan, kami siap bertanggung jawab, bahwa 9 Desember 2020 dapat dilakukan Pemilukada tanpa akan menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap masyarakat terutama dalam konteks kesehatan terkait covid-19 ini. Namun tidak ada yang berani.”

 

Penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti, nampaknya tidak dapat dihambat lagi. Pemerintah bersama KPU telah membahas berbagai persiapan menyongsong pesta demokrasi di tengah pandemi tersebut.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, keputusan pemerintah ini secara prinsip masih bisa diperdebatkan. Karena sedari awal tidak ada kepastian soal kasus wabah covid-19 tuntas pada bulan Desember 2020.

“Tidak ada jaminan itu dari awal, sehingga teman-teman Pemilu (penyelenggara) mempertanyakan, kenapa dengan sangat yakin 9 Desember dipilih sebagai tahapan pungut hitung. Apalagi konsekuensi dari dipilihnya Desember, tahapan yang disusul itu akan dilaksanakan pada bulan Juni. Dengan tidak ada jaminan covid-19 tuntas pada Desember, artinya wabah masih ada pada bulan Juni,” ujar Feri.

Kemudian, lanjut Dosen Fakultas Hukum Unand ini, Pemerintah tidak punya gambaran ril, teknis apa yang digunakan untuk menghindari publik terdampak dari wabah covid-19. Maksud teknis tersebut, proses penyelenggaraan tahapan pada bulan Juni itu akan mempertemukan banyak pihak, mulai penyelenggara pemilu tingkat terendah untuk melakukan coklit kepada pemilih. Ada potensi penyelenggara pemilu bertemu dengan peserta maupun tim sukses.

“Walaupun ada gambaran akan ada perubahan proses tahapan dalam hal menghindari penyebaran covid-19, tetapi sejauh ini perbincangan ini masih diawang-awang (tidak jelas), dan akan ada pola baru, maka itu saya maksud teknisnya tidak jelas. Selanjutnya teknis yang tidak jelas itu disertai dengan potensi timbulnya penyimpangan proses penyelenggaraan pemilu seperti contoh ada usulan bahwa coklit akan dilakukan simulasi yang penentuannya ditentukan oleh penyelenggara. Ini probematika. Bukan tidak mungkin coklit yang dilakukan pada masa covid ini dilakukan secara asal-asalan karena sedang tidak wabah saja dilakukan dengan asal-asalan. Ada tahapan-tahapan pemilu yang potensial dalam menyebarkan virus,” ungkapnya.

Dalam proses penyelenggaraan pilkada, ada kekhawatiran proses penyelenggaraannya akan dipenuhi dengan praktik politik uang dan koruptif. Proses pengadaan barang dan jasa akan menggunakan anggaran yang besar daripada biasanya. Karena ada hal-hal baru, teknis-teknis baru yang akan dilakukan berdasarkan protokol kesehatan, termasuk permintaan penambahan anggaran dari KPU kurang lebih Rp500 milyar untuk pengadaan APD dan segala macamnya.

Baca juga :  Survei Revolt Institute: 54 Persen Responden Merasa Khawatir Pilkada di Masa Pandemi

Proses pengadaan barang dan jasa di tengah covid-19 di dalam rumus law dan korupsi, dalam bencana pasti ada korupsi seperti yang dikatakan oleh peneliti Penny Grein, jadi semakin terjadi bencana semakin korupsi, karena tidak ada jaminan mereka diawasi. Bayangkan, jika hal-hal tersebut terjadi dalam konteks politik. Jadi ada kekhawatiran tapi tidak ada jaminan proses penyelenggaraan berlangsung dengan baik.

Mengupas lebih dalam dan mengkritisi persoalan penyelenggaran pilkada yang ditetapkan Pemerintah pada 9 Desember 2020 tersebut, wartawan inioke.com, Heru Permana Putra melakukan wawancara khusus dengan Feri Amsari, yang terlibat sebagai ahli dalam pembahasan-pembahasan terkait pilkada lanjutan ini bersama pemerintah dan KPU RI.

Apa yang melatarbelakangi 9 Desember ditetapkan sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara?

Kebijakan yang diambil lebih banyak politis. Salah satunya alasan pemerintah yang sedikit lucu, misalnya pemerintah mengatakan akan ada beban bagi pemerintah untuk menunjuk PJ Kepala Daerah. Padahal beban itu tidak terlalu besar untuk pemerintah pusat karena hanya belasan provinsi yang akan melaksanakan pemilukada, saya lupa jumlahnya, yang menjadi tanggung jawab Kementrian Dalam Negeri menunjuk PJ Gubernur sedangkan untuk PJ Bupati/Walikota kan tanggungjawab Provinsi untuk menunjuknya. Yang lebih tepat problematika yang terjadi hari ini adalah partai politik melihat melalui survei ada potensi-potensi untuk menang pada bulan Desember. Sedangkan kekhawatiran dari partai politik lainnya melihat adanya dominasi Menteri Dalam Negeri menentukan beberapa kepala daerah. Hal ini diduga keterkaitan dan kecurigaan terhadap pembentukan partai-partai baru. Jadi secara politik ini ada perdebatan kenapa ditentukan pada bulan Desember 2020. Padahal dalam logika sederhana pun mengundur beberapa bulan kedepan tidak akan banyak berdampak terhadap persiapan tahapan.

Kedua, ada pemaksaan logika. Logikanya Korea Selatan berhasil melaksanakan Pemilu, padahal Korea Selatan itu bukan soal berhasilnya namun kepada soal prosesnya, berapa banyak rapid test mereka lakukan dibandingkan dengan Indonesia. Belum lagi ada pertimbangan yang aneh seperti awal Juni adalah selesai lebaran. Logika sederhananya adalah bagaimana pertimbangan 14 hari setelah Idulfitri dilihat dulu kondisi dan keadaan, karena metode bangkitnya wabah dalam rentang waktunya. Seharusnya pemerintah dan penyelenggara mempertimbangkan kebijakan tersebut setelah 14 hari pasca Idulfitri untuk melihat melonjak atau tidaknya kasus positif covid-19. Tetapi keputusan tersebut jangankan menunggu setelah Idulfitri selama 14 hari, malah diputuskan sebelum Idulfitri.

Baca juga :  Kegiatan Ekonomi dan Perkantoran Mulai Dibuka di Arab Saudi

Jadi ada yang aneh, kenapa momen Idulfitri tidak dipertimbangkan sebagai momen untuk melihat suasana dan keadaan agar menjadi pertimbangan untuk menentukan hari pungut hitung. Karena Indonesia memiliki tradisi mudik, orang dipaksa tidak pulang kampung pun mereka akan ada berupaya untuk pulang kampung. Apalagi kebijakan pemerintah tidak jelas soal pulang kampung, makanya penyelenggara dan pemerintah aneh dalam mengambil keputusan kalau tidak mempertimbangkan hal tersebut. Kalau mereka mempertimbangkan itu, maka penyelenggara akan mengatakan tidak akan sanggup dan siap sampai Desember. Untuk menghindari pernyataan tidak sanggup tersebut, maka pemerintah tiba-tiba memaksakan untuk memutus penyelenggaraan pungut hitung pada 9 Desember 2020 sebelum Idulfitri.

Apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan kondisi penyebaran virus yang belum menunjukkan kurva menurun, atau tidak adakah kajian-kajian akademis yang menyatakan kalau Pilkada 9 Desember tersebut tidak bertentangan dengan hal tersebut?

Saya termasuk ahli yang diundang oleh KPU dan seluruh sektor yang terlibat kedalam proses persiapan penentuan hari sebelum keputusan tersebut ditetapkan oleh tiga pihak, yaitu Penyelenggara, Pemerintah dan DPR RI. Sebelum itu, KPU mengumpulkan ahli dan sektor yang berkaitan dengan segala macam, bayangkan BNPB dan Menteri Kesehatan menyarankan untuk tidak melaksanakan Pilkada pada bulan Desember 2020. Secara eksplisit disampaikan bahwa tunda dahulu karena masih ada bahaya covid-19, tetapi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otoda ketika itu mewakili Pak Mal ya, menyampaikan bahwa harus bisa dilakukan dengan gaya baru. Namun Pemerintah dan KPU tidak dapat menjelaskan hal baru ini seperti apa? Padahal pemerintah sebenarnya adalah bagian dari otoritas yang mengatakan boleh atau tidaknya proses penyelenggaraan Pemilukada pada tahun 2020 karena wabah penyakit. Menteri Kesehatan menyampaikan secara singkat bahwa “kondisi masih bahaya, tolong ditunda” kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan.

Saya menyampaikan kalaupun Pemerintah memang memaksa pada 9 Desember 2020 dilakukan pungut hitung, maka mulai hari ini pemerintah harus mengeluarkan pernyataan “kami siap bertanggung jawab, bahwa 9 Desember 2020 dapat dilakukan Pemilukada tanpa akan menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap masyarakat terutama dalam konteks kesehatan terkait covid-19 ini.” Namun tidak ada yang berani.

Berarti dapat kita simpulkan bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan sepihak dari Pemerintah dalam hal ini?

Sepihak pada awalnya, karena KPU sebelumnya mencoba untuk tidak mengambil sikap waktu itu. Tetapi ketika rapat tiga pihak (Penyelenggara, Pemerintah dan DPR) KPU malah menyatakan siap. Jadi KPU sendiri tidak berani menentang keadaan itu. Saya sudah usulkan kepada KPU, kalau KPU tidak sanggup secara politik, gunakan suara-suara KPU di daerah yang khawatir dengan kondisi ini. Karena KPU yang berada di daerah merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan. Jadi KPU buat rapat dengan seluruh KPU yang ada untuk kemudian mendengarkan apa pendapat mereka kalau pungut hitung dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Tapi KPU RI tidak mau melaksanakan itu, KPU RI memutuskan sepihak dalam artian sektor kelembagaan tanpa melibatkan KPU daerah. Jadi terkesan mengabaikan kondisi di lapangan tanpa merespon pendapat KPU daerah.

Baca juga :  Kota Padang Buka Pendaftaran Masuk SD 11 Juni, SMP 17 Juni

Adakah kelompok (parpol) atau bakal calon kepala daerah yang diuntungkan dari keputusan penyelenggaraan pemilu pada 9 desember 2020?

Kalau membaca peta politik di DPR RI, karena DPR memiliki peta terkait calon kepala daerah yang berpotensi untuk menang pada pilkada 2020, mereka (anggota DPR) termasuk kepada pihak-pihak yang akan diuntungkan dari keputusan ini. Selain itu, kader-kader parpol yang sedang menjabat sebagai kepala daerah menjadi panggung untuk dapat dimanfaatkan sebagai tempat kampanye pada masa covid-19 dan dana covid. Artinya, kondisi dan situasi covid akan digunakan sebagai bahan kampanye untuk kepala daerah yang sedang menjabat. Oleh parpol yang tidak memiliki kader sebagai kepala daerah mereka juga merasa perlu segera proses ini dilanjutkan karena kalau diperpanjang hemat mereka yang akan berkampanye itu adalah PJ Kepala daerah sehingga nanti mereka akan dirugikan, maunya sesegera mungkin.

Tentu ada ketakutan di tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaan pilkada diselenggarakan pada 9 desember 2020. Bagaimana dengan partisipasi pemilih nantinya?

Yang dipenting oleh partai sebenarnya adalah menang, sedangkan partisipan bukan menjadi pertimbangan serius bagi partai politik. Namun bagi penyelenggara menjadi catatan karena tidak mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Melihat kondisi pandemi ini bukan tidak mungkin partisipasi pemilih akan anjlok besar-besaran, karena masyarakat lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan dibandingkan ikut serta dalam pemilukada. Sedangkan dalam kondisi normal saja ada yang namanya pemilih fiktif, ada penyelenggara fiktif, lalu ada kotak suara fiktif, dulu aja dalam kondisi normal yang telah meninggal bisa hidup kembali untuk memilih. Apalagi kondisi hari ini, jadi artinya sama dengan rekorupsi di tengah bencana. (*)