Padang, inioke.com–Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta pada Gubernur agar OPD yang bertanggung jawab dalam pembangunan Main Stadium diperiksa Inspektorat, karena dinilai terlalu banyak kesenjangan serta keganjilan.

Hal tersebut disampaikan langsung Fraksi Demokrat, saat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar.

Sekaitan dengan pendapat akhir tersebut, Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga sebagai juru bicara,  HM Nurnas, mengatakan, sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Pada hal untuk penganggarannya amat alot dan penuh perdebatan.

Untuk Main Stadium dilakukan tiga tahap penganggaran, awalnya Rp10 milyar. Kemudian ditambah menjadi Rp100 milyar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp170 milyar. Namun hal tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait, hanya terealisasi 60,58%, dengan berbagai permasalahan.

Adapun permasalahan Main Stadium tersebut diantaranya, kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada. Selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.

Permasalahan yang paling ganjil itu, kata Nurnas, adanya adendum sampai 3 kali. Pada hal itu semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak di bulan Juli 2019 dan anggaran sudah ada. Perpanjangan pekerjaan dilakukan lewat tahun anggaran 2019 sampai bulan Mei 2020. Kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020. Hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku.

Baca juga :  Menuju Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Sutan Riska Presentasikan "Sad to Happy" kepada Tim Kemenpan RB

“Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena Main Stadium yang direncanakan tempat pembukaan MTQ pada November mendatang akan bermasalah. Diragukan bisa dipergunakan, jika hal itu dibiarkan. Kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera di evaluasi, termasuk Bappeda juga perlu di evaluasi, karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran,” tegas Sekretaris Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan ini.

Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya, dan membuat penetapan keuangan menjadi tidak efesien serta efektif. (ioc)